Jokowi Apresiasi Kinerja Mahkamah Agung

PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung (MA) dalam mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan transparan.

Selama 2019, dari total 20.275 beban perkara yang ditangani MA, hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus.

"Ini adalah jumlah sisa perkara terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung," ujar Jokowi dalam Sidang Pleno Istimewa MA di Jakarta, Rabu (26/2).

Pemerintah pun berkomitmen mendukung upaya MA meningkatkan kualitas putusan para hakim melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik yang masih berstatus calon hakim maupun hakim yang sudah bertugas.

Baca juga: Tiga Kubu Pehimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sepakat Islah

"Di tengah banyaknya profesi-profesi baru di bidang hukum, minat menjadi hakim harus terus didorong. Kita akan masuk ke fakultas-fakultas hukum terbaik sehingga mendapatkan input calon-calon hakim yang semakin baik," tuturnya.

Dengan kualitas SDM yang semakin baik, Jokowi meyakini kualitas putusan yang dihasilkan juga akan semakin baik.

Selain mendukung peningkatan SDM, pemerintah meminta MA dan Komisi Yudisial memperketat pengawasan terhadap para hakim.

Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas harus diberikan apresiasi dan penghargaan sehingga tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa sebagaimana yang diharapkan seluruh masyarakat.

"Ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan. Kita ingin, di dalam masyarakat, tumbuh budaya sadar dan taat hukum. Dengan begitu, hukum tampil bukan hanya dalam wajah yang represif melainkan juga dalam budaya masyarakat sehari-hari," tandasnya. (OL-1)