Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani menerima gelar doktor honoris causa bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, kemarin. Menurutnya kebudayaan merupakan landasan utama membangun manusia Indonesia berpancasila menuju era masyarakat 5.0.
"Masyarakat 5.0 merupakan gambaran ideal sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasiskan kepada kemajuan teknologi (technology-based human centered society)," kata Puan dalam pidatonya.
"Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusian, keadilan, solida-ritas kebangsaan, musyawarah, gotong-royong, kemakmuran bersama, toleransi, dan saling membantu sesungguhnya tidak kalah lengkap dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin dikembangkan dalam masyarakat 5.0 di negara-negara maju," imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai modal dasar untuk membangun masyarakat Indonesia 5.0 dengan melengkapi basis kemajuan teknologi.
"Di sini hal yang paling mendasar ialah bagaimana masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan rakyat,'' ujarnya.
Rektor Undip Yos Johan Utama mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Puan bukan merupakan penghargaan main-main. "63 tahun Universitas Diponegoro berdiri, baru ada 13 orang yang menerima gelar doktor honoris causa. Untuk mendapatkan gelar tersebut, prosesnya lumayan panjang," ucap Yos.
Menurut Yos, Puan sudah memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar doktor honoris causa, yakni memiliki peran besar dalam kebijakan penyusunan sejumlah produk hukum. Antara lain UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Selain itu Puan juga direkomendasikan banyak pihak di antaranya Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Budayawan Mohammad Sobary. (Rif/P-1)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved