Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KETUA DPR RI Puan Maharani menerima gelar doktor honoris causa bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, kemarin. Menurutnya kebudayaan merupakan landasan utama membangun manusia Indonesia berpancasila menuju era masyarakat 5.0.
"Masyarakat 5.0 merupakan gambaran ideal sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasiskan kepada kemajuan teknologi (technology-based human centered society)," kata Puan dalam pidatonya.
"Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusian, keadilan, solida-ritas kebangsaan, musyawarah, gotong-royong, kemakmuran bersama, toleransi, dan saling membantu sesungguhnya tidak kalah lengkap dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin dikembangkan dalam masyarakat 5.0 di negara-negara maju," imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai modal dasar untuk membangun masyarakat Indonesia 5.0 dengan melengkapi basis kemajuan teknologi.
"Di sini hal yang paling mendasar ialah bagaimana masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan rakyat,'' ujarnya.
Rektor Undip Yos Johan Utama mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Puan bukan merupakan penghargaan main-main. "63 tahun Universitas Diponegoro berdiri, baru ada 13 orang yang menerima gelar doktor honoris causa. Untuk mendapatkan gelar tersebut, prosesnya lumayan panjang," ucap Yos.
Menurut Yos, Puan sudah memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar doktor honoris causa, yakni memiliki peran besar dalam kebijakan penyusunan sejumlah produk hukum. Antara lain UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Selain itu Puan juga direkomendasikan banyak pihak di antaranya Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Budayawan Mohammad Sobary. (Rif/P-1)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved