Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani menerima gelar doktor honoris causa bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, kemarin. Menurutnya kebudayaan merupakan landasan utama membangun manusia Indonesia berpancasila menuju era masyarakat 5.0.
"Masyarakat 5.0 merupakan gambaran ideal sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasiskan kepada kemajuan teknologi (technology-based human centered society)," kata Puan dalam pidatonya.
"Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusian, keadilan, solida-ritas kebangsaan, musyawarah, gotong-royong, kemakmuran bersama, toleransi, dan saling membantu sesungguhnya tidak kalah lengkap dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin dikembangkan dalam masyarakat 5.0 di negara-negara maju," imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai modal dasar untuk membangun masyarakat Indonesia 5.0 dengan melengkapi basis kemajuan teknologi.
"Di sini hal yang paling mendasar ialah bagaimana masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan rakyat,'' ujarnya.
Rektor Undip Yos Johan Utama mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Puan bukan merupakan penghargaan main-main. "63 tahun Universitas Diponegoro berdiri, baru ada 13 orang yang menerima gelar doktor honoris causa. Untuk mendapatkan gelar tersebut, prosesnya lumayan panjang," ucap Yos.
Menurut Yos, Puan sudah memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar doktor honoris causa, yakni memiliki peran besar dalam kebijakan penyusunan sejumlah produk hukum. Antara lain UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Selain itu Puan juga direkomendasikan banyak pihak di antaranya Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Budayawan Mohammad Sobary. (Rif/P-1)
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved