Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem akan mendukung penuh pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawal megaskandal di PT Jiwasraya (Persero) jika kinerja panitia kerja (panja) di tingkat komisi melempem dan tidak terarah.
"Bakal dinaikkan (ke pansus) kalau panja tidak maksimal," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurutnya NasDem sejauh ini terus memantau kinerja panja di Komisi III, VI, dan IX. Hal itu sesuai dengan kesepakatan bersama fraksi-fraksi yang tergabung di koalisi pendukung pemerintah.
Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS mengajukan usulan pembentukan pansus Jiwasraya ke pimpinan DPR. Usulan itu diterima Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Administrasi usulan tersebut masih diproses di Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR.
Usul tersebut akan dibahas pimpinan DPR dan pimpinan sembilan fraksi DPR. Selanjutnya, hasil rapat itu akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR. "keputusan ada di (rapat) paripurna," ujar Sahroni.
Terus dalami
Dalam proses hukum di Kejagung, tim penyidik meminta keterangan tersangka Hendrisman Rahim terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya. Hendrisman merupakan eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya. "Tersangka atas nama Hendrisman diperiksa hari ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono, kemarin.
Penyidik juga memeriksa dua saksi, yakni Helin Saputro selaku karyawan Mayapada Group dan Head of Bancassurance Relationshop Jiwasraya Dwi Laksito. "Hari ini hanya dua saksi yang diperiksa."
Para tersangka seperti Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, hingga Hendrisman Rahim diperiksa secara bergantian sejak Senin (10/2).

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.
Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan enam tersangka. Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
Penyidik menemukan jutaan transaksi investasi saham di Jiwasraya. Temuan tersebut merupakan akumulasi transaksi sejak 2008 hingga 2018.
"Sebelumnya pernyataan penyidik 55 ribu (transaksi) sekarang sudah jutaan transaksi, ini didalami," ucap Direktur Penyidikan Pada JAM-Pidsus Kejagung Febrie Ardiansyah.
Pihaknya akan menyisir transaksi terindikasi ilegal atau melawan hukum dalam jutaan jual-beli saham itu. Febrie menyatakan tak perlu waktu lama dalam penelusuran itu. Dia menjanjikan berkas para tersangka rasuah itu segera rampung.
"Fokus penyelesaian berkas (tersangka) karena sudah dilakukan penahanan. Ketika selesai, akan dievaluasi, siapa yang ikut bertanggung jawab," jelasnya.
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/Medcom/P-3)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa menuntaskan kasus pagar laut.
ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI, Marwan Jafar, menegaskan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji, Kamis (19/9).
Tidak adanya penentuan batas atas biaya calon jemaah haji khusus menyebabkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel haji mematok biaya tinggi.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatatakan kesimpulan dari panitia khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dikebut. Kesimpulan ditarget selesai pada satu bulan ke depan.
PKB akan menyelenggarakan Mukmatar pada 24-25 Agustus 2024. Sedangkan, Golkar pada 20-21 Agustus 2024.
Jika DPR tetap bersikeras untuk mempansuskan persoalan haji, Lukman menilai waktu yang tersisa hanya kurang dari dua bulan ini akan sulit untuk membereskan semuanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved