Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KERICUHAN yang terjadi saat Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, menunjukkan partai itu tidak memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.
"Meski kekisruhan tersebut dianggap wajar oleh aktivis partai di tubuh PAN, bagi rakyat kisruh itu menyeramkan," kata Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat dihubungi semalam.
Menurutnya, sebagai institusi yang memproduksi pemimpin, PAN seharusnya menampakkan wajah santun demokrasi kepada masyarakat, bukan sebaliknya.
"Harus kepala dingin menghadapi dinamika politik yang terjadi. Persaingan memang panas, bergesek-an, tetapi sebisa mungkin harus menghindari kericuhan fisik," tamba Adi
Hari kedua Kongres V PAN diwarnai kericuhan dan saling lempar kursi antara kubu calon ketua umum Zulkifli Hasan dan pendukung calon ketua umum Mulfachri Harahap. Ruang kongres tampak berantakan dan kursi berhamburan. Akibatnya sejumlah peserta kongres dilarikan ke rumah sakit karena terluka.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai partai berlambang matahari terbit itu sedang mengalami ketidakdewasaan politik.
"Kejadian itu dapat menimbulkan penilaian publik atau rakyat Indonesia bahwa PAN belum menjadi partai yang dapat menyelesaikan persoalan di internal akibat perbedaan politik antarfaksi secara elegan dan dewasa," ujarnya.
Perilaku saling melempar kursi, lanjut Emrus, memperlihatkan bahwa para politikus di PAN masih bertindak dengan mengedepankan emosi. Padahal, fungsi sebuah partai seharusnya memberikan teladan, pendidikan, dan kedewasaan politik kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wadah untuk melahirkan pemimpin yang mumpuni, baik di legislatif maupun eksekutif.
"Oleh sebab itu, pendewasaan politik dan demokrasi di internal PAN harus menjadi agenda yang sangat utama bagi pemimpin PAN lima tahun ke depan," imbuh Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.
Seperti diberitakan, Zulkifli Hasan kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2020-2025. Mantan Ketua MPR itu menang dengan mengantongi 331 suara dari total 563 suara sah pada Kongres V PAN. Calon ketua umum lain, Mulfachri Harahap, mendapatkan 225 suara. Mulfachri kalah 106 suara dari Zulkifli Hasan.

ANTARA FOTO/Jojon
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan hak suaranya saat pemilihan Ketua Umum periode 2020-2025, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020).
Kongres V PAN resmi dibuka pada Senin (10/2). Sejumlah tokoh senior PAN, antara lain Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir, hadir dalam kongres itu. Dari eksternal partai, ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. (Dmr/HM/Ant/X-7)
Gubernur menargetkan Desa Nupabomba sebagai pilot project.
Pada pelaksanaannya, program ini menetapkan tujuh daerah sebagai prioritas pembangunan.
Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial
Operasi timpora juga digelar di Kecamatan Kulawi, Sigi, untuk mengantisipasi aktivitas pembangunan PLTA.
Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana CSR beberapa perusahaan tambang di Desa Tamainusi, Kabupaten Morowali Utara
Remisi adalah hak bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved