Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
GIBRAN Rakabuming Raka memang belum mengantongi rekomendasi dari DPP PDIP sebagai bakal calon resmi yang akan bertarung dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Solo 2020, namun ia optimistis mendapatannya.
Bahkan sehari usai mengikuti Fit Proper Test di kantor DPP PDIP Jakarta, putra sulung Presiden Jokowi itu berharap mendapatkan pasangan senior, yang akan menjadi calon wakil walikota.
''Kolaborasi anak muda dan tua sangat dibutuhkan dalam memimpin Kota Solo kedepan," kata bos martabak Markobar yang makin piawai berbicara politik itu, dalam jumpa pers di warung sate "Dahlan", Sumber, Selasa (11/2).
Menurut dia, sebagai politisi muda yang belum banyak pengalaman, dirinya sangat membutuhkan keberadaan politisi senior. Dengan kolaborasi yunior-senior, nantinya akan memudahkan bersinergi dalam setiap program kebijakan yang dilaksanakan di Kota Solo.
Tapi sementara ini, ya harus bersabar sampai ada kepastian turunnya rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang kemungkinan dikeluarkan awal atau akhir Maret.
Terkait sosok politisi senior yang menjadi impiannya itu, Gibran mengatakan bukanlah orang Jakarya, namun cukup dari Solo. mengenai cawawali senior yang dimaksud orang dari Jakarta, Gibran menegaskan orangnya dari Solo.
"Dari luar Solo? Tidak dong. Ya dari yang kemarin diundang (fit and proper test) kan sudah jelas orangnya. Monggo ditafsirkan sendiri (sosok senior cawawali)," candanya penuh arti.
Yang jelas, dalam fit proper test di DPP PDIP Jakarta, ada tiga bakal calon dari Solo yang diundang dan mengikuti. Mereka itu selain Gibran sebagai bakal calon walikita, kemudian Achamd Purnomo (cawali), dan Teguh Prakosa (cawawali).
Selama menunggu turunnya rekomendasi, Gibran bersama segenap relawan akan terus blusukan bertemu warga, untuk menyerap berbagai informasi.
Ia mengaku bahwa saat pamit kepada Ketua PDP Solo yang kebetulan juga walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, untuk mengikuti fit proper tes, sempat ditegur karena dalam blusukan, sempat berbagi air untuk warga.
Semua itu diterimanya sebagai sikap pimpinan untuk menuntun yang muda, sehingga diterimanya sebagai koreksi, dan akan menjadi perbaikan langkah sampai keluarnya rekomendasi.
Jika kemudian ternyata rekomendasi ternyata tidak jatuh ke diriny, bapak Jan Ethes-Lembah Manah itu pun tetap akan tunduk pada putusan partai dan akan membantu untuk kepentingan PDIP kedepan. (OL-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved