Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA merupakan pasar besar bagi perusahaan-perusahaan lokal yang menjual produk-produk alat utama sistem senjata (alutsista).
Pada tahun ini, dana yang dialokasikan pemerintah di dalam APBN untuk belanja pertahanan mencapai Rp147 triliun.
Presiden Joko Widodo meminta anggaran sebesar itu tidak dihamburkan ke luar negeri. Artinya, berbagai keperluan alutsista sudah semestinya dipenuhi dari industri dalam negeri.
"Industri strategis pertahanan kita ini harus diberikan prioritas terlebih dahulu. Kementerian Pertahanan, kementerian-kementerian yang lain, misalnya ingin membeli kapal, beli ke PT PAL. Polair, Bea Cukai Kementerian Keuangan, beli dari PT PAL semuanya," ujar Jokowi di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1).
Baca juga: Jokowi Minta Prabowo Perkuat Industri Alutsista
Jika seluruh instansi terkait memenuhi kebutuhan sistem pertahanan mereka dari dalam negeri, ia optimistis pesanan alutsista akan terus berjalan bahkan hingga 15 tahun ke depan.
Dengan begitu, industri tersebut akan terus berkembang dan semakin konsisten di masa mendatang. Setelah memenuhi kebutuhan di dalam negeri, barulah industri alutsista bisa mulai fokus menggarap permintaan yang datang dari pasar internasional.
"Yang pertama pasarnya adalah kita sendiri, Indonesia dulu. Penuhi semuanya. Sisanya baru ekspor. Saya kira itu bagus, tapi kita sendiri dulu. Pasar kita, kita penuhi," tutur Jokowi.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut kapal induk Giuseppe Garibaldi buatan Italia ditargetkan tiba di Indonesia sebelum HUT TNI 5 Oktober 2026.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Sebanyak 133.000 personel TNI dan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) akan dikerahkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas
TNI menggelar gladi bersih persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (3/10).
Ketiadaan buku putih berpotensi merusak kepercayaan negara lain yang selama ini dibangun melalui transparansi sektor pertahanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved