Wapres: Intoleransi dan Radikalisme Mengancam Demokrasi

AKHIR-AKHIR ini masyarakat di berbagai belahan bumi, khususnya yang menganut demokrasi, dihadapkan pada tantangan serius antara lain masalah intoleransi, penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, egoisme kelompok, diskriminasi atau pun kekerasan berbasis etnis atau agama, radikalisme dan terorisme. 

Hal-hal itu dapat merusak sendi-sendi harmoni kehidupan bermasyarakat, menciptakan kegaduhan bahkan kekerasan, dan mengancam demokrasi. 

Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam Forum Eurasia Centrist Democrat International (CDI) 2020 yang diselenggarakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis hingga Jumat (23- 24) Januari 2020.

Menurut Wapres terjadinya sikap maupun tindakan intoleran, radikalisme, terorisme dan konflik disebabkan oleh dilanggarnya suatu kesepakatan dan absennya dialog.

Padahal, sepanjang sejarah peradaban manusia, berbagai kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk hidup berdampingan secara damai telah banyak dibuat dan disahkan di tataran nasional dan internasional.

"Namun kenyataan yang kita hadapi sampai dengan hari ini berbeda dari harapan kita semua, seperti saya kemukakan di atas," ujar Wapres.

Acara tersebut turut dihadiri oleh pemimpin muslim, ahli strategi dan negarawan dari berbagai negara antara lain Presiden Eurasia Forum CDI Andres Pastrana Arango yang juga mantan Presiden Columbia, Sekretaris Jenderal CDI Antonio Lopez Isturiz, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Ida Fauziah, Romo Franz Magnis Suseno, S.J, Gubenur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X, dan Perdana Menteri Hongaria Victor Orban.

Baca juga: Wapres: Pola Pendidikan dan SDM Taruna Militer Harus Ditingkatkan

Wapres menuturkan solusi militer terbukti tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi konflik. Sebaliknya, solusi militer dalam banyak kasus justru telah menyisakan rasa dendam yang pada gilirannya memicu konflik-konflik lanjutan dan tindakan-tindakan radikal dan kekerasan. Oleh karena itu, dialog dan kesepakatan harus diketengahkan. 

Dialog dan kesepakatan menjadi esensi dari demokrasi. Tujuannya ialah agar saling memahami menuju suatu kesepakatan, untuk hidup bersama dengan saling menerima, saling menghormati perbedaan.

Ia pun memberikan apresisasi setinggi-tingginya kepada Centrist Democrat International (CDI) yang bekerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyelenggarakan acara Pertemuan Komite Eksekutif CDI di Yogyakarta. Menurutnya pemilihan kota Yogyakarta sebagai tempat acara sangatlah tepat, karena dikenal sebagai salah satu kota paling heterogen dan toleran di Indonesia.

"Nilai-nilai yang diusung CDI tersebut saya pandang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut dan dilaksanakan di Indonesia," tutur Wapres.

Ia percaya forum tersebut dapat bermanfaat untuk menjembatani pemahaman terhadap Islam secara lebih proporsional di dunia internasional, sesuai dengan pilar dan visi CDI seperti perlindungan Hak Asasi Manusia, dialog Lintas Agama, dan partisipasi wanita dalam politik dan Proses Perdamaian.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan forum ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk membentuk aliansi abad ke-21 berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan universal yang dimiliki bersama. Nilai yang mendasari tradisi agama dan budaya masing-masing.

"Ketika pusat gravitasi ekonomi dunia bergeser menuju Eurasia kompetisi geopolitik dapat dinavigasi dengan lebih damai," ujarnya.

Adapun Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf, salah seorang pendiri gerakan Humanitarian Islam global mengatakan forum tersebut menandai potensi perkembangan geopolitik yang sangat penting.

"Forum Eurasia CDI akan menyediakan tempat yang unik bagi para pemimpin dunia untuk memperkuat aliansi peradaban yang baru lahir ini," tukasnya. (A-4)