Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Divisi Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyentil sikap PDIP yang berubah sikap soal Pansus Jiwasraya dari yang semula mendukung Pansus menjadi menolak adanya Pansus karena hanya akan menimbulkan kegaduhan. Ferdinand bahkan membandingkan sikap partai berlogo banteng moncong putih tersebut dengan kasus OTT terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Sebelum OTT KPK atas Wahyu dan Kader PDIP, statusnya masih dukung Pansus Jiwasraya. Setelah OTT sekarang statusnya menolak Pansus dan bilang hanya buat gaduh. Perampokan puluhan Trilliun ngga gaduh? Lu kira ini suap yang harus diam-diam?" cuit Ferdinand melalui akun twitternya @FerdinandHaean2, Senin (20/1).
Baca juga: Pemerintah dan DPR Bahas Klaim Tiongkok atas Laut Natuna
Ferdinand membandingkan sikap PDIP yang disampaikan langsung oleh Sekjen Hasto Kristiyanto pada 8 Januari lalu yang mendukung adanya Pansus.
"Termasuk pansus, itu kan kesepakatan di DPR. Sekiranya langkah-langkah itu akan memberikan dukungan pengungkapan kasus tersebut, kami akan memberikan dukungan," kata Hasto.
Sikap tersebut kini berbeda. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengatakan sudah tak ada lagi urgensi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus dugaan penyelewengan dana asuransi Jiwasraya.
"Kita ingin agar proses hukum yang terjadi di kejaksaan itu itu benar-benar terjadi secara cepat. Sehingga, kita tidak melihat urgensinya lagi harus bentuk Pansus itu yang sudah disepakati," kata Deddy di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1). (OL-6)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
OJK mengatakan proses likuidasi PT Asuransi Jiwasraya berjalan sesuai rencana. Hampir seluruh polis telah berhasil direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life.
Tessa mengatakan, laporan itu masih pada tahap penelaahan. Hingga kini, masalah yang diadukan itu belum naik ke tahap penyelidikan, maupun penyidikan.
Temuan BPKP mengungkap terdapat kerugian sebesar Rp 204,3 miliar dan hasil investigasi terdapat fraud Rp 257 miliar.
KPK diharap tidak mengabaikan aduan tersebut. Penindakan dinilai bentuk dari pembersihan perilaku rasuah di Indonesia.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Perusahaan pelat merah itu mengalami persoalan gagal bayar klaim nasabah dan terjerat kasus dugaan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved