Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku yakin Harun Masiku yang masih buron bisa ditangkap.
Dia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan NCB Interpol melalui Polri dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait dengan pencarian tersangka kasus suap pergantian antarwaktu dari PDIP yakni Harun Masiku.
"Selama ini setiap orang yang ke luar negeri terkait kasus korupsi biasanya pasti ketangkap karena pelaku koruptor itu tidak betah juga (di luar negeri), susah hidupnya," kata Firli di Gedung Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).
Keberadaan Harun Masiku kini masih belum terungkap. Menurut Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Harun tercatat meninggalkan Indonesia ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan KPK.
Firli mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kemenkum dan HAM dalam upaya pencarian. KPK juga tengah memproses status DPO untuk Harun untuk kepentingan pencarian.
"Saya imbau kepada saudara HM (Harun Masiku) segera kembali ke Indonesia untuk pertanggungjawabkan perbuatannya dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Firli.
Dalam kasus itu, KPK menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) pekan lalu. Wahyu diduga menerima suap total Rp600 juta dari Harun Masiku untuk memuluskannya masuk ke Senayan melalui proses pergantian antarwaktu anggota DPR. (OL-11)
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved