Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku yakin Harun Masiku yang masih buron bisa ditangkap.
Dia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan NCB Interpol melalui Polri dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait dengan pencarian tersangka kasus suap pergantian antarwaktu dari PDIP yakni Harun Masiku.
"Selama ini setiap orang yang ke luar negeri terkait kasus korupsi biasanya pasti ketangkap karena pelaku koruptor itu tidak betah juga (di luar negeri), susah hidupnya," kata Firli di Gedung Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).
Keberadaan Harun Masiku kini masih belum terungkap. Menurut Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Harun tercatat meninggalkan Indonesia ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan KPK.
Firli mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kemenkum dan HAM dalam upaya pencarian. KPK juga tengah memproses status DPO untuk Harun untuk kepentingan pencarian.
"Saya imbau kepada saudara HM (Harun Masiku) segera kembali ke Indonesia untuk pertanggungjawabkan perbuatannya dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Firli.
Dalam kasus itu, KPK menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) pekan lalu. Wahyu diduga menerima suap total Rp600 juta dari Harun Masiku untuk memuluskannya masuk ke Senayan melalui proses pergantian antarwaktu anggota DPR. (OL-11)
Instruksi ini terkait dengan penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang menuai kontroversi.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
BENDAHARA Partai NasDem, Ahmad Sahroni, membantah kabar operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved