Kerja Sama Cegah Korupsi, Pimpinan KPK Sambangi Menko Luhut

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keempat pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nawawi Pomolango diterima Luhut beserta jajaran di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (15/1).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan beberapa hal terkait penguatan kerja sama dan sinergitas antara kedua lembaga. Firli mengatakan posisi Kemenko Kemaritiman yang sangat strategis amat penting dalam pencegahan korupsi. Untuk mendukung tumbuhnya investasi, KPK akan mendorong perbaikan terkait pelayanan publik.

"Sebagai lembaga penegak hukum KPK akan fokus mewujudkan kepastian hukum dan akan mendukung penciptaan iklim investasi yang akan membuka lapangan pekerjaan, muaranya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi," ucap Firli.

Pertemuan itu juga membahas beberapa hal seperti bentuk koordinasi sebagai tindak lanjut pertemuan agar pendampingan program pencegahan korupsi dapat dilakukan bersama-sama.

Baca juga: Bersama BPK, KPK akan Bahas Dugaan Korupsi di Asabri

Menko Luhut menyambut baik kunjungan keempat pimpinan KPK. Ia mengharapkan keterlibatan KPK dalam sektor investasi sehingga upaya pencegahan korupsi pada area-area yang dinilai rawan korupsi dapat dilakukan.

"Kami sampaikan setiap investasi akan melibatkan KPK sebagai upaya pencegahan. Tapi, kami juga berpesan pencegahan korupsi perlu didorong tanpa meninggalkan penindakan,” ujar Luhut.

Turut hadir dalam pertemuan antara lain Sekjen KPK Cahya Harefa, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Kelompok Kerja Strategis Pimpinan Zil Irvan, Plt Juru Bicara KPk Ipi Maryati Kuding.

Dari kementerian turut hadir antara lain Sekretaris Kemenko Maritim Agung Kuswandono dan Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa.

Sejak pekan lalu, pimpinan KPK melakukan kunjungan ke beberapa kementerian/lembaga. Sebelumnya komisioner KPK juga bertandang ke Kepolisian Republik Indonesia, Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pemeriksa Keuangan, TNI, dan MPR.(OL-5)