Selasa 14 Januari 2020, 22:05 WIB

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

Dok MI
Djohermansyah Djohan

 

DPD RI memandang Undang-Undang Pilkada saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah.

Hal tersebut mengemuka pada rapat dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan membahas Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (14/1).

“Untuk itulah maka DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki akan mengajukan inisiasi Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dimaksud, dengan harapan demokrasi Indonesia khususnya yang terkait Pemilihan Kepala Daerah betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional,” ucap Ketua Komite I Teras Narang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik mengungkapkan, UU Pilkada yang berlaku saat ini telah melalui beberapa kali revisi. Revisi dilakukan terhadap UU No. 1 Tahun 2015 yang telah mendekonstruksi sistem pemilihan Kepala Daerah, sampai yang terakhir UU No. 10 Tahun 2016, yang masih menyisakan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

“Menurut pandangan DPD beberapa permasalahan tersebut antara lain masih maraknya politik uang, persyaratan calon yang belum memberikan keadilan bagi semua pihak, permasalahan calon tunggal, proses Pilkada yang lama terutama masa kampanye, masih adanya regulasi yang tumpang-tindih sehingga tidak harmonis, bahkan penetapan DPT juga masih bermasalah,” ungkap Senator Jawa Tengah tersebut.

Senada dengan hal itu, Djohermansyah Djohan menilai sangat penting DPD dilibatkan untuk perbaikan atau revisi UU Pilkada. Karena menurutnya, revisi UU tersebut jangan secara makro one policy for all, tapi juga harus melihat kultur realita politik lokal. Menurutnya kelemahan kebijakan pilkada yang paling fatal adalah menyeragamkan sistem . Semua kepala daerah dipilih langsung, padahal Indonesia ini plural.

“Kata orang Padang, di mana bumi dipijak di sanalah langit dijunjung. Lain lubuk lain pula ikannya. Ini keaslian kultur kita yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Revisi UU Pilkada harus memperhatikan nilai komunalitas di daerah, parameter demokrasi lokal, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, juga kemampuan keuangan daerah. Hal itu jangan diabaikan, kalau tingkat kehidupan masyarakat masih rendah, masyarakat akan masih susah berdemokrasi, karena pasti akan terjadi distorsi dan berbagai penyimpangan,” ujarnya.

Untuk itu, DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki akan mengajukan inisiasi perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dimaksud, dengan harapan demokrasi Indonesia khususnya yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional. Dilatarbelakangi hal itu, maka RDPU ini dilakukan dalam upaya untuk menggali pemikiran dan penguatan inisiasi perubahan UU Pilkada dimaksud. (OL-8)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Jadi Calon Kapolri Termuda, Listyo Harus Perkuat Soliditas Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:00 WIB
Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo, dia merupakan...
dok.mi

Pihak GRP Optimistis Permohonan PKPU Ditolak

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 22:55 WIB
KUASA hukum PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) optimistis, hakim akan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) PT...
MI/M. Irfan

KPK Telusuri Fee Kasus Proyek Citra Satelit BIGĀ 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 20:00 WIB
Penelusuran itu dilakukan melalui pemeriksaan saksi Direktur PT Bhumi Prasaja Rasjid A Aladdin yang merupakan rekanan proyek...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya