Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Beny Kabur Harman, mendesak agar Presiden Jokowi ikut memberi perhatian penuh untuk memulangkan Caleg PDIP Harun Masiku ke tanah air. Tersangka dalam kasus penyuapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan tersebut kini diketahui berada di Singapura sejak 6 Januari lalu.
"Presiden harus membantu KPK untuk mengejar Harun Masiku, itu kalo Presidennya punya komitmen berantas korupsi, kejar Harun Masiku hingga ke liang lahat. Presiden kerahkan segala sumber daya untuk itu, saya yakin bisa. Kerja, kerja kerja!" ungkap politisi Demokrat tersebut melalui akun twitternya @BennyHarman ID, Selasa (14/1).
Baca juga: Polri Siap Bantu KPK Buru Harun Masiku
Sebelumnya, Harun disebut sudah berada di Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020.
Pada Sabtu, 11 Januari 2020, KPK menyatakan segera mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi supaya Harun tak bisa ke luar negeri. Namun, hingga kemarin, 13 Januari 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan belum menerima surat permintaan pencekalan dari KPK atas Harun. Imigrasi mencatat, Harun sudah pergi ke luar negeri pada 6 Januari 2020.
"Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kita tidak bisa mengetahui," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020. (OL-6)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved