Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP - Komaruddin Watubun mendorong koleganya yang buron, Harun Masiku yang telah menjadi tersangka suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyerahkan diri. Pihaknya mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Ya harus dicari, kita cari sama-sama dan kita minta pak harun untuk menyerahkan diri ya kalau berani melanggar ya harus juga bertanggung jawab," katanya di arena Rakernas I dan HUT ke-47 PDIP, JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1).
Menurut dia, pihaknya meminta Harun mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan aparat yang berwenang. Namun demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berwenang untuk mencari keberadaan Harun.
Mengenai status Harun saat ini di struktural atau keanggotaan PDIP secara otomatis sudah berakhir. "Dari dulu yang namanya sudah protap PDIP kalau yang tertangkap OTT, kan berapa yang pernah trjadi beberapa waktu lalu, itu kan langsung keanggotaannya dicabut otomatis keanggotannya kita pecat," jelasnya.
Ia pun menjelaskan mengenai proses pergantian antarwaktu (PAW) Harun yang berujung rasuah. Hal itu pangkalnya PDIP menggunakan landasan fatwa Mahkamah Agung yang memberikan ruang bahwa PAW bisa dilakukan dengan merujuk nomor urut, bukan jumlah perolehan suara.
Komaruddin juga menjelaskan fatwa itu digunakan untuk mengajukan Harun menggantikan Nazarudin Kiemas sebagai Anggota DPR periode 2019-2024.
"Bahwa ada ruang di sana untuk lakukan pergantian, makanya ibu (Megawati) tandatangani di situ (surat PAW dari DPP PDIP kepada KPU), itu normatif saja sebagai ketum dan sekjen (Hasto). Tapi kemudian oleh KPU tidak terima surat itu makanya dilaksanakan sekarang Riezky Aprilia itu sudah dilantik jadi anggota DPR," pungkasnya. (OL-11)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara. Fakta persidangan membuktikan keterlibatannya dalam skema suap PAW DPR untuk Harun Masiku.
MANTAN kader PDIP, Saeful Bahri, mengaku dirinya melapor kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto setelah menyerahkan sejumlah uang kepada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan.
Donny sempat berbincang dengan sejumlah pihak terjaring di ruang merokok di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wahyu membenarkan ada tanda tangan Megawati di sejumlah berkas. Namun, ada juga tanda tangan pejabat PDIP lain.
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meragukan keterangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan soal mendengarnya aliran dana suap berasal dari Hasto.
JPU meminta mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan sumber uang suap untuknya dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved