Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelesaikan penyelidikan kasus suap yang telah menjerat komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Penyelidikan pada pihak yang diduga terlibat, salah satunya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, harus dilakukan agar tak muncul spekulasi di masyarakat.
"Menurut saya ini belum yang terbaik dari KPK karena dia sudah melakukan OTT dan menetapkan tersangka. Tetapi untuk melanjutkan kasus dengan masuk ke gedung tertentu dan menemui orang tertentu malah tidak bisa," ujar pakar hukum Umiversitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, di hotel Ibis Tamarin, Jakarta Sabtu, (11/1).
Suparji mengatakan, KPK harus menuntaskan penyelidikan pada pihak yang namanya telah terlanjur dikaitkan dengan kasus suap Wahyu Setiawan, khususnya Hasto Kristiyanto dan petinggi PDIP lain. Kalau tidak, kepercayaan publik yang baru saja muncul pada kepemimpinan baru KPK akan kembali luntur.
Ia mengatakan, kalau berhenti di sini saja orang tidak akan percaya KPK lagi, dan menjadi blunder bagi KPK. Setelah ini KPK harus secara sungguh-sungguh memanggil orang-orang yang telah disebut terkait dalam kasus tersebut.
"Agar tidak ada fitnah dan sebagai klarifikasi, harus ada pertanggungjawaban dan kepastian hukum. Perlu ada kejelasan terhadap nama yang disebut dalam perkara tersebut," ujar Suparji.
baca juga: Ihwal PAW, Puan: Partai Berhak Ajukan Nama
Suparji berharap kasus tersebut tidak hanya akan ramai di awal lalu tumpul penyelesaian. Seperti halnya beberapa kasus yang hingga saat ini masih menggantung, mulai dari BLBI, Century, hingga Pelindo. Ini pertarungan besar bagi KPK, karena sudah melangkah, kalau tidak dibongkar akan muncul pertanyaan besar di situ," pungkasnya. (OL-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved