Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelesaikan penyelidikan kasus suap yang telah menjerat komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Penyelidikan pada pihak yang diduga terlibat, salah satunya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, harus dilakukan agar tak muncul spekulasi di masyarakat.
"Menurut saya ini belum yang terbaik dari KPK karena dia sudah melakukan OTT dan menetapkan tersangka. Tetapi untuk melanjutkan kasus dengan masuk ke gedung tertentu dan menemui orang tertentu malah tidak bisa," ujar pakar hukum Umiversitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, di hotel Ibis Tamarin, Jakarta Sabtu, (11/1).
Suparji mengatakan, KPK harus menuntaskan penyelidikan pada pihak yang namanya telah terlanjur dikaitkan dengan kasus suap Wahyu Setiawan, khususnya Hasto Kristiyanto dan petinggi PDIP lain. Kalau tidak, kepercayaan publik yang baru saja muncul pada kepemimpinan baru KPK akan kembali luntur.
Ia mengatakan, kalau berhenti di sini saja orang tidak akan percaya KPK lagi, dan menjadi blunder bagi KPK. Setelah ini KPK harus secara sungguh-sungguh memanggil orang-orang yang telah disebut terkait dalam kasus tersebut.
"Agar tidak ada fitnah dan sebagai klarifikasi, harus ada pertanggungjawaban dan kepastian hukum. Perlu ada kejelasan terhadap nama yang disebut dalam perkara tersebut," ujar Suparji.
baca juga: Ihwal PAW, Puan: Partai Berhak Ajukan Nama
Suparji berharap kasus tersebut tidak hanya akan ramai di awal lalu tumpul penyelesaian. Seperti halnya beberapa kasus yang hingga saat ini masih menggantung, mulai dari BLBI, Century, hingga Pelindo. Ini pertarungan besar bagi KPK, karena sudah melangkah, kalau tidak dibongkar akan muncul pertanyaan besar di situ," pungkasnya. (OL-3)
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved