Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelesaikan penyelidikan kasus suap yang telah menjerat komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Penyelidikan pada pihak yang diduga terlibat, salah satunya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, harus dilakukan agar tak muncul spekulasi di masyarakat.
"Menurut saya ini belum yang terbaik dari KPK karena dia sudah melakukan OTT dan menetapkan tersangka. Tetapi untuk melanjutkan kasus dengan masuk ke gedung tertentu dan menemui orang tertentu malah tidak bisa," ujar pakar hukum Umiversitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, di hotel Ibis Tamarin, Jakarta Sabtu, (11/1).
Suparji mengatakan, KPK harus menuntaskan penyelidikan pada pihak yang namanya telah terlanjur dikaitkan dengan kasus suap Wahyu Setiawan, khususnya Hasto Kristiyanto dan petinggi PDIP lain. Kalau tidak, kepercayaan publik yang baru saja muncul pada kepemimpinan baru KPK akan kembali luntur.
Ia mengatakan, kalau berhenti di sini saja orang tidak akan percaya KPK lagi, dan menjadi blunder bagi KPK. Setelah ini KPK harus secara sungguh-sungguh memanggil orang-orang yang telah disebut terkait dalam kasus tersebut.
"Agar tidak ada fitnah dan sebagai klarifikasi, harus ada pertanggungjawaban dan kepastian hukum. Perlu ada kejelasan terhadap nama yang disebut dalam perkara tersebut," ujar Suparji.
baca juga: Ihwal PAW, Puan: Partai Berhak Ajukan Nama
Suparji berharap kasus tersebut tidak hanya akan ramai di awal lalu tumpul penyelesaian. Seperti halnya beberapa kasus yang hingga saat ini masih menggantung, mulai dari BLBI, Century, hingga Pelindo. Ini pertarungan besar bagi KPK, karena sudah melangkah, kalau tidak dibongkar akan muncul pertanyaan besar di situ," pungkasnya. (OL-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved