Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali mengungkapkan MA saat ini tengah kekurangan hakim.
"Ini sedikit informasi, bahwa memang kita merasakan kita ini sudah kekurangan tenaga hakim," terang Hatta Ali.
Menurutnya, banyak Pengadilan Kelas II di beberapa daerah sudah minta dispensasi kepada Ketua MA untuk bersidang dengan hakim tunggal.
"Sebab kalau selalu majelis maka tidak akan mencukupi hakimnya," tegasnya.
Bahkan menurutnya kondisi itu berimbas pada hakim perempuan yang diminta menunda kehamilan.
"Banyak daerah yang hakimnya sisa tiga, ada 4, ada 5. Jadi tidak boleh ada yang hamil bagi hakim perempuan. Karena kalau tiga hakimnya, satu hamil, jadi tidak bisa bersidang dengan dua orang hakim," urainya.
Untungnya, para hakim perempuan memahami kondisi tersebut dan menunda kehamilan.
"Jadi kasihan hakim-hakim perempuan yang kebetulan tiga hakimnya. Tanpa disuruh pun dia bisa memahami, sehingga melakukan pencegahan kehamilan," tegasnya.
Tercatat pada 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkan 131 surat ijin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Mahkamah Syar'iyah. (OL-11)
SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved