Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meyakini kemampuan pimpinan baru KPK dalam memberantas korupsi. Lima orang pimpinan baru KPK dinilainya sebagai sosok-sosok yang tepat dan berintegritas.
"Bersyukur, ditunjuknya lima orang Dewan Pengawas KPK yg terdiri dari orang2 yg berintegritas memberi harapan bagi lebih baiknya KPK daripada yang dikhawatirkan sebelumnya," ujar Mahfud, dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Selasa, 24/12).
Baca terkait : Mahfud Sebut Ada Kemungkinan Dewas KPK Dipilih Timsel
Mahfud mengakui dalam perjalanan KPK, sosok pemimpin baru kerap diragukan berbagai pihak. Namun, mereka akhirnya tetap mampu menunjukkan kerja maksimal."Berdasar pengalaman, pimpinan KPK yang baru terpilih selalu diragukan. Ketika Tim Agus Raharjo terpilih dulu, banyak yg meragukan tapi ternyata ok, bagus. Mudah-mudahan yang sekarang pun begitu pula," ujar Mahfud.
Mahfud juga berharap bahwa Dewan Pengawas KPK yang dilantik presiden dapat bekerja dengan maksimal.
"Semoga Dewas dan Komisioner bisa bersinergi menguatkan pemberantasan korupsi," ujar Mahfud.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019--2019 yang meliputi Ketua Firli Bahuri dan empat wakil ketua yakni Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron. (Pro/OL-09)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved