Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memberi sinyal positif memberikan hukuman mati bagi koruptor. Hal itu disampaikan dalam peringatam Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, Senin (9/12).
Menanggapi hal itu, DPR menilai pernyataan Jokowi tersebut sebagai peringatan atau warning bagi seluruh pihak, khususnya penyelenggara negara.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada Hari Antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus menata keuangan dengan tertib dan baik," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/12).
Baca juga: Presiden Minta Kapolri Segera Umumkan Penyerang Novel
Dasco mengatakan, peringatan keras itu merupakan suatu sinyal bahwa Presiden tidak akan pandang bulu dan tegas memberantas korupsi.
"Itu kita apresiasi, walaupun mungkin untuk hukuman mati perlu ditimbang tingkat kesalahannya, seberapa berat yang dilakukan," ujar Dasco.
Salah satu yang menurut Dasco bisa diberikan hukuman mati ialah pelaku korupsi dana bencana alam. Hal itu dianggap sebagai kejahatan berat yang harus ditindak dengan hukuman paling berat.
"Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi. Ketika bencana alam, ada orang-orang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu," tegas Dasco. (OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved