Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah masih memegang komitmen untuk mencarikan solusi terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu.
Salah satu cara yang ditempuh dengan melakukan kajian-kajian. Selain itu, Wapres juga berharap komitmen pemerintah mendapat dukungan dari Komnas HAM.
"Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain melalui kajian kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten. Langkah ini diharapkan dapat didukung melalui fungsi Komnas HAM yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia," ujar Ma'ruf Amin saat memberi sambutan dalam Pembukaan Peringatan Hari HAM 2019 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (9/12).
Ia juga menyebut pemerintah telah melakukan upaya-upaya nyata pemenuhan HAM di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meski demikian, Ma'ruf Amin juga tidak menampik banyak persoalan HAM yang masih terbengkalai dan perlu penyelesaian.
"Harus diakui capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum. Namun ada hal-hal yang memerlukan proses berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai standar atau kualitas yang lebih baik dari sebelumnya," lanjutnya.
Baca juga: Wapres Banggakan Komitmen HAM Indonesia
Wapres juga menyatakan pemerintah fokus pada pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
"Harapan-harapan, peran-peran pemerintah yang lebih optimal tentang pendidikan dan ekonomi saya kira itu menjadi catatan dan komitmen pemerintah," tegasnya.
Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjelaskan terkait sejarah Hari HAM Internasional yang didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948. Deklarasi itu merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang HAM. Masyarakat dunia berkeinginan untuk hidup bersama dalam perdamaian.(OL-5)
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
Peluang diplomasi ASEAN dalam mendukung bina damai konflik BRN–Thailand Selatan, menimbang tantangan HAM, stabilitas kawasan, dan solidaritas regional
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved