Senin 09 Desember 2019, 15:41 WIB

Wapres Banggakan Komitmen HAM Indonesia

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Wapres Banggakan Komitmen HAM Indonesia

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan kata sambutan pada Pembukaan Peringatan Hari HAM di Gedung Komnasham, Menteng, Jakarta, Senin (9/12)

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menyebut aturan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan yang terbanyak dibanding negara lain. Ia merujuk pada substansi pasal yang mengatur tentang HAM yakni Pasal 28a hingga 28j UUD 1945.

"Subtansi pasal pengaturan tentang ham dalam UUD 1945 dapat dikatakan terbanyak dibandingkan naskah rujukan tentang HAM dari negara-negara lain," ujar Ma'ruf Amin saat memberi sambutan dalam Pembukaan Peringatan Hari HAM 2019 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (12/9).

Menurutnya substansi pasal tersebut menunjukkan tingginya komitmen Indonesia terhadap HAM. Selain itu, konstitusi Indonesia juga mengakui dan melindungi setiap hak warga negara maupun setiap orang yang berada di wilayah Indonesia.

"Hal ini menunjukkan komitmen tinggi negara Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM warga negaranya. Selain adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, konstitusi juga mengatur kewajiban dasar manusia, setiap orang yang berada di wilayah NKRI, wajib menghormati HAM orang lain. Serta patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia," tegasnya.

 

Baca juga: Wapres Optimistis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lebih Baik

 

Wapres juga menyinggung keberadaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah berjalan dua dekade. Menurutnya, implementasi HAM di Indonesia tidak mengikuti nilai barat yang liberal ataupun nilai timur yang sosialis. Indonesia memiliki nilai-nilai HAM yang bersumber dari Pancasila sebagai ideologi, kepribadian, dan identitas bangsa.

Ma'ruf Amin juga mengungkapkan tugas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam UU HAM, membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak.

"Tugas pemerintah menurut UU HAM tersebut adalah untuk memastikan terselenggaranya penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Sekaligus juga terwujudnya kewajiban dasar dan tanggung jawab penghormatan HAM orang lain secara timbal balik. Tugas ini memerlukan dukungan dan kerjasama seluruh elemen bangsa," tegasnya.

Ma'ruf Amin juga membanggakan Indonesia yang dipandang positif oleh negara lain dalam bidang HAM. Hal itu dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 merupakan bukti kuatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen dan kebijakan Indonesia di bidang HAM," pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More