DPR: FPI Harus Tinggalkan Cita-cita Khilafah dan NKRI Bersyariah

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas mendorong ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk segera membenahi AD/ART, khususnya terkait keinginan mendirikan khilafah, NKRI bersyariah, dan lain sebagainya.

Ia meyakini jika permintaan pembenahan AD/ART itu sudah dilakukan, pemerintah pasti menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI atau surat perpanjangan izin ormas tersebut.

"Kedudukan SKT itu menjadi alat pengesahan supaya FPI bisa beraktivitas kembali. Kalau FPI mau SKT, ya dia harus benahi AD/ART mereka. Tinggalkan cita-cita untuk mendirikan khilafah, menegakkan NKRI bersyariah, dan lain sebagainya," ujar Yaqut ketika dihubungi, Sabtu (30/11).

Menurut dia, kedudukan surat rekomendasi dari Kementerian Agama yang menyatakan FPI tetap setia kepada NKRI dan Pancasila jauh di bawah AD/ART organisasi. Surat keterangan di atas materai itu tidak bisa dijadikan pegangan.

Baca juga : FPI Minta Dialog dengan Mahfud MD dan Tito

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan pemerintah tidak pernah sentimen dengan ormas manapun selama semua syarat teknis SKT dipenuhi. Pemerintah prinsipnya tetap patuh terhadap aturan perundang-undangan.

Yaqut pun merespons permintaan FPI untuk diajak berdialog dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, permintaan tersebut tidak pantas karena kedudukan FPI tidak setara dengan menteri.

"Kalau duduk bersama itu seakan-akan menyamakan kewenangan dong. Ini, kan tidak setara antara FPI dengan Menkopolhukam dan Mendagri. Tidak perlu saya kira. Kalau kemudian Mendagri perlu meminta klarifikasi, ya panggil saja, tidak apa-apa. Tapi tidak dalam konteks duduk bersama seperti seolah-olah setara, toh mereka yang meminta kok," pungkasnya. (OL-7)