Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra menegaskan bahwa tidak ada perayaan terkait HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Minggu (1/12) mendatang.
"Seperti yang disampaikan Kapolda Papua [Irjen Pol Paulus Waterpauw] beliau menegaskan bahwa tanggal 1 Desember tidak ada perayaan-perayaan. Sudah ditegaskan oleh beliau," kata Asep di Mabes Polri, Kamis (28/11).
Sementara itu, Asep menyebut menjelang HUT OPM, situasi di Papua dalam keadaan kodusif. Baik Polri maupun TNI saling bertandengan tangan demi mengantisipasi dinamika di sana.
"Jadi secara keseluruhan semua hal-hal yang sudah diperhitungkan dan dianalisis semua dalam lingkup prediksi kita. Dan antisipasi-antisipasi juga akan kita lakukan," terang Asep.
Baca juga : Pengamat: Papua Harus Merdeka dari Kemiskinan
Walakin, Asep menyebut bahwa masih ada ajakan-ajakan untuk merayakan kegiatan tersebut. Namun, pihak kepolisian terus memantau melalui patroli siber.
"Kita monitor berdasarkan patroli siber memang ada ajakan-ajakan, tetapi sekali lagi polisi memberikan imbauan-imbauan, apabila dilaksanakan, tentunya harus menghormati dari berbagai nilai," ujarnya.
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Papua pada Selasa (27/11).
Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono enggan menyebut kaitan kunjungan tersebut dalam rangka HUT OPM. (OL-7)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved