Rabu 27 November 2019, 14:45 WIB

DPR Dukung Kejaksaan Tolak CPNS LGBT

DPR Dukung Kejaksaan Tolak CPNS LGBT

AFP/Armend Nimani
Ilustrasi simbol LGBT

 

SEBAGAI lembaga hukum, Kejaksaan Agung dinilai memiliki dasar hukum dalam membuat kebijakan salah satunya menolak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di institusi tersebut.

Hal itu diyakini oleh anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid yang menyebut dasar hukum penolakan Kejaksaan terdiri dari berbagai macam hingga nilai dan semangat UUD 1945 serta Pancasila dalam memandang LGBT.

"Sebagai salah satu lembaga hukum, Kejaksaan Agung pasti sangat memahami dasar hukum terhadap penolakan LGBT jadi PNS/ASN," kata Sodik di Jakarta, Rabu (27/11).

Hal itu, menurut dia, harus menjadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS. Sodik menjelaskan, dalam negara Pancasila, LGBT bisa mendapat semua hak warga negara Indonesia namun satu satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama masyarakat umum.

"Karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya.

Baca juga: Hadirkan LGBT di Halal Bihalal, Pemkot Banjarbaru Dikritik

Politisi Partai Gerindra itu menilai, semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dasar kaum LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia yakni nilai-nilai dan norma Pancasila.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung ingin fokus menyeleksi CPNS 2019 dan ingin peserta CPNS yang normal.

"Artinya kami ingin yang normal-normal dan wajar-wajar saja. Kami tidak mau yang aneh-aneh supaya mengarahkannya, supaya tidak ada yang, ya begitulah," kata Kapuspen Kejaksaan Agung Mukri.(OL-5)

 

Baca Juga

Dok MI

Sah, Komjen Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolri

👤Sri Utami 🕔Kamis 21 Januari 2021, 17:30 WIB
"Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada calon Kapolri semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab dan...
Ist/DPR

Ketua Komisi IV DPR Merasa Dilecehkan KKP Terkait Ekspor Lobster

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 21 Januari 2021, 17:14 WIB
Suasana memanas terkait dengan imbauan Komisi IV untuk menghentikan ekspor Benih Bening lobster (BBL) tak diindahkan Kementerian...
Antara

Sandiaga Minta KPK Kawal Program Kemenparekraf

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 21 Januari 2021, 17:10 WIB
Kemenkeraf memiliki program bantuan terkait dengan PEN yakni dana hibah pariwisata. Tahun lalu, anggaran dana hibah itu mencapai Rp3,3...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya