WAKIL Ketua Umum PPP Arwani Thomafi membuka opsi pilkada melalui DPRD.
Arwani meminta agar dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pilkada langsung.
"Kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu nantinya melibatkan seluruh pihak. Kajian ademisnya, kajian kemasyarakatannya," terang Arwani Thomafi di Kantor DPP PPP Jakarta (19/11).
Tujuan evaluasi, jelasnya, guna menilai apakah pilkada langsung telah mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain juga perlu dilihat kaitan pilkada langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"Lalu apakah pilkada langsung sudah menunjukkan satu kemajuan berarti terkait kesejahteraan rakyat. Itu kita kaji. Hasilnya seperti apa kita ikut kajian itu nanti secara objektif kita laksanakan," lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Menurutnya, PPP terbuka dengan kajian tersebut. Bahkan ia menekankan bahwa tidak boleh ada anggapan bahwa pilkada harus langsung oleh rakyat.
"Jadi PPP terbuka untuk melakukan kajian ini. Kita gak boleh men-judje bahwa pilkada harus langsung oleh rakyat. Pilkada gak boleh dipilih oleh DPRD," tandasnya.
Pilkada langsung maupun tidak langsung harus diberi ruang yang sama dalam pembahasan. Pasalnya, kedua opsi itu sama-sama konstitusional dalam kerangka demokrasi.
"Opsi-opsi itu harus kita buka. Karena sama-sama konstitusional, sama-sama demokratisasi dalam pemilu. Saya kira posisinya seperti itu," tegasnya. (OL-8)
