Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum PPP Arwani Thomafi membuka opsi pilkada melalui DPRD.
Arwani meminta agar dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pilkada langsung.
"Kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu nantinya melibatkan seluruh pihak. Kajian ademisnya, kajian kemasyarakatannya," terang Arwani Thomafi di Kantor DPP PPP Jakarta (19/11).
Tujuan evaluasi, jelasnya, guna menilai apakah pilkada langsung telah mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain juga perlu dilihat kaitan pilkada langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"Lalu apakah pilkada langsung sudah menunjukkan satu kemajuan berarti terkait kesejahteraan rakyat. Itu kita kaji. Hasilnya seperti apa kita ikut kajian itu nanti secara objektif kita laksanakan," lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Menurutnya, PPP terbuka dengan kajian tersebut. Bahkan ia menekankan bahwa tidak boleh ada anggapan bahwa pilkada harus langsung oleh rakyat.
"Jadi PPP terbuka untuk melakukan kajian ini. Kita gak boleh men-judje bahwa pilkada harus langsung oleh rakyat. Pilkada gak boleh dipilih oleh DPRD," tandasnya.
Pilkada langsung maupun tidak langsung harus diberi ruang yang sama dalam pembahasan. Pasalnya, kedua opsi itu sama-sama konstitusional dalam kerangka demokrasi.
"Opsi-opsi itu harus kita buka. Karena sama-sama konstitusional, sama-sama demokratisasi dalam pemilu. Saya kira posisinya seperti itu," tegasnya. (OL-8)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved