Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
WAKIL Ketua Umum PPP Arwani Thomafi membuka opsi pilkada melalui DPRD.
Arwani meminta agar dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pilkada langsung.
"Kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu nantinya melibatkan seluruh pihak. Kajian ademisnya, kajian kemasyarakatannya," terang Arwani Thomafi di Kantor DPP PPP Jakarta (19/11).
Tujuan evaluasi, jelasnya, guna menilai apakah pilkada langsung telah mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain juga perlu dilihat kaitan pilkada langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"Lalu apakah pilkada langsung sudah menunjukkan satu kemajuan berarti terkait kesejahteraan rakyat. Itu kita kaji. Hasilnya seperti apa kita ikut kajian itu nanti secara objektif kita laksanakan," lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Menurutnya, PPP terbuka dengan kajian tersebut. Bahkan ia menekankan bahwa tidak boleh ada anggapan bahwa pilkada harus langsung oleh rakyat.
"Jadi PPP terbuka untuk melakukan kajian ini. Kita gak boleh men-judje bahwa pilkada harus langsung oleh rakyat. Pilkada gak boleh dipilih oleh DPRD," tandasnya.
Pilkada langsung maupun tidak langsung harus diberi ruang yang sama dalam pembahasan. Pasalnya, kedua opsi itu sama-sama konstitusional dalam kerangka demokrasi.
"Opsi-opsi itu harus kita buka. Karena sama-sama konstitusional, sama-sama demokratisasi dalam pemilu. Saya kira posisinya seperti itu," tegasnya. (OL-8)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved