Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Divisi Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan pihaknya siap melakukan penindakan terhadap anggotanya yang dinilai merugikan dan memeras pelaku dunia bisnis. Tindakan itu sejalan dengan arahan dari presiden Joko Widodo.
“Prinsipnya kalau ada oknum, Kapolri tidak segan lakukan tindakan tegas. Ada mekanismenya, periksa, jika terbukti akan dicopot,” tegas Iqbal di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa (19/11).
Baca juga: Ditarik ke Mabes Polri, Argo: Tangan Tuhan Bekerja
Iqbal menambahkan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap anggota kepolisian melalui satuan kerja seperti Inspektorat Pengawasan Umum serta Divisi Profesi dan Pengamanan.
“Kami lakukan upaya pencegahan. Jika sudah melakukan kriminal dan terbukti, kami tidak segan akan mencopot. Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi, seperti yang disampaikan presiden," sebutnya.
Sejauh ini, pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan. Bahkan ancaman pemecatan juga menanti jika ada yang terbukti bersalah.
"Kita lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti, tidak segan akan melakukan pencopotan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada sambutannya dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan forum komunikasi pemimpin daerah menyampaikan pesan terkait kepastian hukum untuk peningkatan perekonomian dan kepastian usaha.
Jokowi juga memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya untuk menindak tegas apabila ada aparat yang memeras para pelaku usaha.
Jokowi juga menginstruksikan para petinggi aparata keamanan di daerah untuk mendukung misinya menciptakan banyak lapangan kerja.
"Kepada pangdam, danrem, dan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda besar bangsa ini. Rakyat sangat berharap kontribusi TNI dan Polri. Sekali lagi cipta lapangan kerja agenda besar bangsa kita," pungkasnya. (Fer/A-3)
Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perawatan medis terbaik dari negara.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Korlantas Polri memetakan jalur wisata dan pusat perbelanjaan sebagai klaster rawan kecelakaan menonjol selama masa libur Lebaran 2026
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved