Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemeriksaan putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, pada Senin (18/11).
Yamitema alias Tema akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Isa Anshari, Kepala nonaktif Dinas PUPR Kota Medan, atas kasus suap proyek jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
"Pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Senin, 18 November 2019, di Gedung KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, kemarin.
Febri menuturkan KPK telah menerima surat dari Tema yang menyatakan bahwa dia tidak dapat menghadiri pemeriksaan yang sedianya digelar pada Senin (11/11). Tema mengatakan tak bisa hadir dengan alasan belum menerima surat panggilan dari KPK yang dikirimkan ke kediaman Yamitema di Medan, Sumatra Utara.
"Pada prinsipnya, (Tema) menyampaikan tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena belum menerima surat yang dikirimkan KPK ke rumah di Medan," kata Febri.
Ia menyebut, sebelumnya KPK telah mengirimkan surat panggilan sesuai alamat Tema yang tertera di data administrasi kependudukan.
Tema diketahui merupakan wirausaha yang menjabat sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentos yang beralamat di Jalan Setia Budi, Kompleks Setia Budi Point, Blok C Nomor 1, Medan, Sumatra Utara. Perusahaan tersebut pernah menggarap proyek infrastruktur di Medan.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka setelah dijaring dalam operasi tangkap tangan pada 15 Oktober lalu.
Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Anshari dan Kabag Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI).
Menteri Yasonna sebelumnya mengatakan telah menyarankan agar anaknya tidak memenuhi panggilan KPK sebelum mendapat surat panggilan resmi. Pasalnya, Tema hanya menerima foto surat panggilan dari Pemkot Medan.
"Saya bilang, sudah kirimi saja surat ke KPK, mendapat informasi begini. Nanti kalau dapat panggilan yang dapat hard copy-nya, dia akan datang," ujar Yasonna, Senin (11/11). (*/X-10)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penangkapan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terlibat kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan.
Informasi itu diperoleh penyisik KPK saat memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Bekasi.
Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah KabupatenProbolinggo.
Pejabat yang melakukan jual beli jabatan juga biasanya tidak malu untuk minta duit ke bawahannya.
Diskon tarif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, untuk periode keberangkatan di tanggal yang sama.
Endress+Hauser, perusahaan instrumentasi pengukuran, layanan, serta rekayasa proses industri, merelokasi kantor cabang Medan ke lokasi yang lebih strategis.
Selain itu, terdapat pula 8 perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Aceh.
Peringkat smart city kota-kota Indonesia, Jakarta, Medan, dan Makassar kalah dari sejumlah kota dari negara-negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Hanoi.
Bulan Ramadan telah memasuki hari terakhir yang bertepatan pada 30 Maret 2025.
Pada periode yang sama tahun lalu, harga cabai merah tercatat berada dalam kisaran Rp20.000 hingga Rp24.000 per kilogram,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved