Rabu 13 November 2019, 08:20 WIB

Pemeriksaan Anak Yasonna Dijadwal Ulang

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Pemeriksaan Anak Yasonna Dijadwal Ulang

MI/ROMMY PUJIANTO
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemeriksaan putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, pada Senin (18/11).

Yamitema alias Tema akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Isa Anshari, Kepala nonaktif Dinas PUPR Kota Medan, atas kasus suap proyek jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

"Pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Senin, 18 November 2019, di Gedung KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, kemarin.

Febri menuturkan KPK telah menerima surat dari Tema yang menyatakan bahwa dia tidak dapat menghadiri pemeriksaan yang sedianya digelar pada Senin (11/11). Tema mengatakan tak bisa hadir dengan alasan belum menerima surat panggilan dari KPK yang dikirimkan ke kediaman Yamitema di Medan, Sumatra Utara.

"Pada prinsipnya, (Tema) menyampaikan tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena belum menerima surat yang dikirimkan KPK ke rumah di Medan," kata Febri.

Ia menyebut, sebelumnya KPK telah mengirimkan surat panggilan sesuai alamat Tema yang tertera di data administrasi kependudukan.

Tema diketahui merupakan wirausaha yang menjabat sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentos yang beralamat di Jalan Setia Budi, Kompleks Setia Budi Point, Blok C Nomor 1, Medan, Sumatra Utara. Perusahaan tersebut pernah menggarap proyek infrastruktur di Medan.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka setelah dijaring dalam operasi tangkap tangan pada 15 Oktober lalu.

Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Anshari dan Kabag Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Menteri Yasonna sebelumnya mengatakan telah menyarankan agar anaknya tidak memenuhi panggilan KPK sebelum mendapat surat panggilan resmi. Pasalnya, Tema hanya menerima foto surat panggilan dari Pemkot Medan.

"Saya bilang, sudah kirimi saja surat ke KPK, mendapat informasi begini. Nanti kalau dapat panggilan yang dapat hard copy-nya, dia akan datang," ujar Yasonna, Senin (11/11). (*/X-10)

Baca Juga

ANTARA

Amanat Undang-Undang, TWK di KPK tidak Perlu Dibatalkan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 23:05 WIB
Peran KPK adalah sebagai pelaksana perundang-undangan yang berupaya menjalankan regulasi tersebut...
MI/Duta

Politik Identitas Sebabkan Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 23:00 WIB
The Economist Intelligence Unit (EIU) sebelumnya merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020, dimana indeks demokrasi Indonesia berada pada...
Antara/Novirian Arbi

Anggota DPR Apresiasi Sikap RI atas Konflik Israel-Palestina

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 20:30 WIB
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini," kata anggota Komisi I DPR...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Optimalkan Potensi Zakat, Ekonomi Bergerak

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021 yang dipublikasikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya