PRESIDEN Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas terkait program Kartu Pra-Kerja. Dalam kesempatan itu, Jokowi mendorong adanya peningkatan keterampilan angkatan kerja agar lebih memiliki daya saing.
Pemilik Kartu Pra-Kerja, kata Jokowi, bisa memilih jenis pelatihan yang diinginkan. Misalnya, di sektor teknologi informasi, bahasa hingga desain.
"Mereka boleh pilih pelatihan yang diminati misal barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer programming, coding. Kita harapkan ini dikerjakan masif lewat penyedia jasa swasta. Kemudian kedua BUMN juga ikut campur karena (juga) memiliki tempat pelatihan," kata Presiden di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).
Ia mengatakan, setelah memiliki Kartu Pra-Kerja, masyarakat termasuk yang terkena PHK bisa memanfaatkan kartu untuk mengikuti pelatihan. Ia juga meminta swasta dilibatkan dalam menyediakan pelatihan kerja.
Jokowi berharap program Kartu Pra-Kerja bisa dilaksanakan Januari 2020.
“Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan dan betul-betul saya harapkan pada saat menginjak bulan Januari program ini mulai dijalankan,” ujarnya.
Baca juga: Legislator Perjuangkan Pengembangan Keterampilan Kaum Milenial
Kepala Negara pun membeberkan data yang dimiliki menyebut 58% tenaga kerja di Indonesia hanya lulusan SMP ke bawah. Ia pun memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membenahi sistem pendidikan khususnya di bidang vokasi.
“Karena itu reformasi harus kita mulai dari hulunya, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Itu urusannya Mendikbud. Yang kita harapkan juga disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” tuturnya.
Presiden pun meminta agar para menteri mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa terserap dengan kebutuhan dunia kerja.
“Bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai enterpreneur,” pungkasnya.(OL-5)
