Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali menegaskan Presiden Joko Widodo tetap menunggu putusan uji materi terkait UU 19/2019 tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi.
Menurut dia, kepala negara tidak pernah memberikan pernyataan yang intinya menolak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Regulasi itu untuk mengoreksi UU 19/2019 tentang KPK.
"Jelas Presiden sudah mengatakan menunggu putusan MK. Karena bagi Presiden, tidak pantas MK sedang memeriksa perkara lalu ditimpa," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11).
Baca juga: KPK Panggil Anak Menkumham Yasonna Laoly
Ia mengemukakan, alasan menunggu hasil sidang uji materi tersebut sudah tepat.
Menurut dia, bisa saja nantinya putusan MK sama dengan isi perppu, misalnya membatalkan sejumlah pasal seperti yang tertuang dalam tuntutan.
"Kalau isinya sama, kan enggak enak. Jadi Presiden mengatakan belum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perppu. Masih menunggu perkembangan, minimal proses di MK itu kayak apa," pungkasnya. (ol-2)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved