Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI yang tidak responsif dengan tantangan dan ancaman baru akan tenggelam dan digilas perubahan. Spektrum ancaman yang sangat kompleks pun tetap memerlukan organisasi yang adaptif.
Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dihadapan 566 perwira siswa Sesko AD, Sesko AL, dan Sesko AU 2019, di Gedung Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11).
"Untuk menjadi organisasi yang adaptif, TNI membutuhkan perwira-perwira yang adaptif pula. Perwira yang tidak alergi dengan perubahan, mampu melihat tren, bersinergi, dan tidak berpikiran sempit,” ujarnya.
Diperlukan pula adanya perubahan mindset para perwira bahwa situasi saat ini sangat dinamis, cepat berubah, dan membutuhkan respons tinggi. Sudah bukan zamannya para komandan berleha-leha di kursi empuknya.
Para komandan, sambung dia, wajib turun ke lapangan untuk melihat fenomena dan tren perubahan ancaman, kondisi masyarakat, anak buah, dan senantiasa berpikir antisipatif.
“Terlebih dengan dunia gadget dewasa ini. Jangan kemudian komandan hanya sibuk dengan gadgetnya, abai terhadap perkembangan anak buah. Pembinaan anggota tidak dapat dilepaskan dari tugas dan tanggung jawab setiap dansat (komandan satuan)."
Mantan Kepala Staf TNI AU, itu menegaskan pendidikan seperti SeskoTNI maupun sesko angkatan harus mencetak SDM unggulan berupa perwira-perwira berkualitas.
Hadi membeberkan, konsep operasi masa kini yang sedang dikembangkan ialah operasi multidimensi berbasis network centric warfare. Operasi TNI pun tidak lagi mengandalkan metode peperangan konvensional semata, namun perlu dibarengi dengan pelibatan Siber TNI, Puspen TNI, intelijen, teritorial, satgas dukungan, dan upaya diplomasi.
Menurut dia, network centric warfare merupakan metoda peperangan berbasis pada konektivitas jaringan komunikasi dan data secara real time dari markas ke unit-unit tempur. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan komando juga tetap didasarkan pada data-data dan informasi terkini.
“Oleh karenanya dibutuhkan dukungan teknologi tinggi untuk memiliki kemampuan network centric warfare, salah satunya adalah melalui program interoperability kodal yang sudah diajukan ke Kementerian Pertahanan melalui mekanisme pengadaan alutsista luar negeri,” tukasnya.
Hadi menambahkan, dalam konteks kekinian, Pusat Penerangan TNI tidak lagi sebagai institusi penerangan masyarakat, namun sudah harus berubah menjadi media warrior yang melaksanakan media warfare untuk memenangkan opini publik. (OL-8)
Donny Pramono menyatakan bahwa proses penyiapan pasukan untuk misi perdamaian dan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, terus dimatangkan.
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Hadi mengaku sudah berkomunikasi dengan KPU untuk membahas polemik Sirekap
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku.
IWAN Fals mengajak untuk saling menjaga dan memperkuat soliditas, salah satunya melalui olahraga karate/
KORBAN Mafia Tanah yang tanahnya telah dirampas saat ini sangat sulit dipulihkan hak-haknya oleh BPN karena praktik ini lama berjalan di dalam institusi BPN.
Dari tiga tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi, salah satunya ialah menyelesaikan target pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), di Istana Negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved