Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meminta publik memercayakan formasi Dewan Pengawasan KPK ke Presiden Joko Widodo.
Antasari hanya meminta agar seluruh pengisi jabatan itu mengerti ketentuan hukum khususnya menyangkut pemberantasan korupsi.
"Mengenai Dewas KPK, kita serahkan kepada putusan presiden," katanya kepada Media Indonesia, Senin (4/11).
Baca juga: DPR Minta Dewan Pengawas KPK Punya Pengalaman Hukum
Menurut dia, Presiden Jokowi yang berwenang memilih langsung anggota Dewas KPK untuk pertama kalinya. Tentunya penjabat yang bertugas untuk memastikan jalannya pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan perlu memiliki pemahaman hukum yang memadai.
Maka ia menyarankan kepada Presiden Jokowi supaya anggota Dewas itu berasal dari pakar hukum, penggiat antikorupsi, tokoh masyarakat juga mantan komisioner KPK. "Pakar hukum dimaksud paling tidak eks praktisi hukum dengan pertimbangan bahwa KPK adalah lembaga lex spesialis penegak hukum dengan begitu diperlukan pemahaman teknis hukum," tandasnya.
Dewan Pengawas KPK adalah bagian integral KPK bersama dengan pimpinan KPK dan pegawai KPK. Dewan yang terdiri atas lima orang tersebut memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Tugas Dewan Pengawas, antara lain, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, serta menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. (OL-8)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Revisi UU KUHAP
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved