Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memaknai pertemuan petinggi DPP Partai NasDem dengan para elite DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Sebab, meski NasDem berada dalam pemerintahan, bukan berarti tidak bisa mengajukan pikiran yang kritis dan membangun kerja sama dengan partai oposisi.
"Saya pikir kita semua sepakat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tetap membutuhkan check and balances, itu pasti. Kedua pemerintah yang sehat juga bisa menerima pikiran-pikiran yang mengkritisi. Bila pikiran yang mengkritisi tidak ada lagi, itu artinya kita khawatir jalannya pemerintahan itu tidak sehat," paparnya saat berkunjung ke Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/10).
Pada kesempatan itu, Surya ditemani jajaran DPP Partai NasDem seperti Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Jhonny G Plate, Bendahara Umum DPP Ahmad Ali, Ketua DPP Rachmat Gobel, dan anggota Majelis Tinggi NasDem Lestary Moerdijat. Kemudian rombongan DPP NasDem yang datang dengan menumpangi bus NasDem itu disambut oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal dan Ketua DPP PKS Pipin Sopian.
Menurut Surya, pemerintah membutuhkan pikiran kritis, tetapi NasDem dan PKS menyepakati itu harus berlandaskan niat baik, pikiran yang konstruktif dan bukan untuk saling merusak atau menjatuhkan.
"Karena bangsa ini milik kita bersama yang bernama Indonesia," tegasnya.
Surya juga menyatakan merangkul partai oposisi bukan berarti NasDem berdiri di dua kaki. Ia menegaskan tidak perlu ada pihak yang mengkhawatirkan silaturahmi politik ini akan mengubah sikap NasDem yang memiliki wakilnya di Kabinet Indonesia Maju.
"Ndak akan (NasDem menjadi duri dalam daging). Tadi Ketua Umum (Presiden PKS Sohibul Iman) bahwa PKS sudah menjelaskan semua kita saling memahami. Posisi PKS di luar, posisi NasDem di dalam. Tapi ketika ada pesan yang memang jelas bisa ditangkap oleh konstituen, kami bisa bergandengan tangan bersama," jelasnya.
Surya menambahkan, dalam pertemuan ini sama sekali tidak membahas dan menyepakati agenda politik seperti menyangkut Pilpres 2024 atau Pilkada 2020. Silaturahmi politik kali ini hanya untuk menyatukan sikap bahwa membangun bangsa harus dilaksanakan bersama-sama. (OL-8)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved