Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) sempat dikabarkan bakal menjadi oposisi sendiri. Kabar itu muncul setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Kendati terancam sendiri, PKS meyakini PAN dan Demokrat tidak akan meninggalkannya. Hal itu terjawab hari ini, kedua partai itu tidak masuk dalam kabinet Jokowi.
"Seperti yang sudah saya katakan dulu, yakinlah PKS tidak akan sendirian. Sekarang terbukti ada kawan-kawan dari Demokrat dan PAN," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10).
Baca juga: PAN Mantap Jadi Oposisi
Hidayat menyebut menjadi oposisi maupun koalisi sama saja. Keduanya sama-sama untuk memajukan Indonesia.
"Yang penting jangan di dikotomikan seolah-olah tidak dalam kabinet bisa membangun, lalu di luar kabinet tidak membangun. Di manapun kita berada, kita membangun bangsa melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing," kata dia.
Meski ditinggal Partai Gerindra, PKS tetap menghormati. Ia berharap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa bekerja dengan baik.
"Kita sampaikan selamat dan kita doakan agar dia sukses menjalankan amanah ini. Beliau menyampaikan kepada saya terima kasih dan jangan lupakan kawan lama," pungkas Hidayat. (OL-2)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved