Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WAKIL Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan publik yang akan menilai kepatutan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk kabinet. Prabowo seharusnya memperhitungkan konsekuensi bergabung dengan kabinet.
"Itu yang harus mengukur beliau ya. Beliaulah yang pertama kali harus mengukur, apakah itu akan menurunkan muruah beliau, kemarin jadi kompetitor, sekarang jadi pembantu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).
Bergabungnya Gerindra ke kabinet, kata Hidayat, tidak membuat partainya merasa ditinggalkan. PKS sudah tidak memilki keterikatan dengan koalisi manapun.
Seharusnya, kata Hidayat, partai bertanggung jawab atas suara rakyat yang telah memilih di Pilpres 2019 kemarin.
"Jadi yang sudah bubar ya tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, jadi masing-masing menjalankan policy partai dan menjalankan sikap itu kepada rakyat, dan tentu pada Tuhan yang Maha Esa. Enggak, enggak, enggak akan sendirian. Liat saja. Enggak akan sendirian," tegas Hidayat.
Baca juga: PA 212 Ultimatum Prabowo Bebaskan Ulama Termasuk Rizieq
Wakil Ketua MPR itu menambahkan sebagian rakyat pasti tidak setuju semua partai bergabung ke kabinet. Sistem demokrasi berjalan dengan adanya sistem check and balances.
"Rakyat sekarang kalau dibuat survei gitu ya, saya kira tidak kurang dari 60% yang menghendaki adanya checks and balances. Itu artinya PKS enggak sendirian. Jadi kami konsisten dengan sikap ini. Sekali lagi bukan apa-apa," tegasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditawari posisi menteri di Kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Prabowo mengaku diminta membantu di bidang pertahanan.
"Saya diizinkan menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).
Prabowo menghadap Presiden Jokowi bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Ia pun mengaku siap mengemban amanah yang diberikan itu.
"Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," kata Prabowo. (OL-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diagendakan menghadiri Kongres PSI.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
Presiden Prabowo Subianto menunjukan komitmen dan dukungan tanpa henti terhadap kemajuan sepak bola nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (18/7)
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved