Rabu 16 Oktober 2019, 15:47 WIB

Bamsoet: Pelantikan Presiden Berkonsep Pesta Rakyat

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Bamsoet: Pelantikan Presiden Berkonsep Pesta Rakyat

MI/SUSANTO
Petugas kebersihan melakukan perawatan dan pembersihan karpet serta kursi-kursi anggota dewan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan

 

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan menggunakan konsep pesta rakyat. 

Pelantikan dilakukan dengan sederhana namun tetap menjaga kehikmatan dan kesakralan terkait makna konstotusional acara pelantikan yang akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang.

"Ya presiden jgua mengatakan bahwa karena ini ritual lima tahunan terkahir dalam pesta demokrasi kita dari Pemilu yang ditutup ujungnya dengan pelantikan," tutur Bamsoet saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (16/10).

Bamsoet melanjutkan, prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden wajib berjalan sukses, aman, dan lancar. Kesuksesan penyelenggaraan acara pelantikan presiden menjadi simbol di hadapan dunia internasional tentang situasi politik yang stabil dan kondusif.

"Pesan kepada dunia internasionl bahwa situasi politik kita sangat kondusif dan siap menerima investor untuk 5 tahun mendatang," tuturnya.

Baca juga: Ketua MPR Pastikan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Terpisah, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berharap proses pelantikan presiden yang berlangsung di Gedung MPR/DPR bisa berjalan lancar. 

Masyarakat diharapkan berperan aktif untuk mensukseskan pelantikan Jokowi-Amin yang telah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden melalui proses pemilu yang sah dan konstitusoonal. 

"Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah produk dari Pemilu, yang sah dan konstitusional. Sehingga, berbagai upaya mengganggu pelantikan terhadap Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin merupakan tindakan inkonstitusional," kata Basarah.

Basarah mengatakan, Indonesia sebagai negara demokratis telah memastikan bahwa sistem presidensil tetap harus dijaga selama lima tahun mendatang. Tidak boleh ada upaya penjatuhan kekuasaan melalui proses politik. 

"Sebagai negara demokrasi yg berdasar atas hukum, bangsa Indonesia telah memastikan bahwa sistem pemerintahan presidensil yang dianut akan memastikan setiap presiden yang telah dipilih dalam sebuah pemilu yang demokratis wajib dijaga fix term kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun dan tidak boleh dijatuhkan karena alasan politik," tegas Basarah. 

Menurut Basarah, upaya-upaya kekerasan seperti aksi-aksi terorisme dan penyerangan terhadap pejabat negara harus dilawan. Karena, kata Basarah, perilaku itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan hukum di Indonesia. 

"Bangsa Indonesia tidak boleh gentar menghadapi aksi terorisme. Sudah jelas bahwa tujuan dari terorisme adalah membuat rasa takut," papar Ketua DPP PDIP itu. (A-4)

Baca Juga

 BIRO PERS SETPRES MUCHLIS JR

Jokowi: Tren Kasus Covid-19 Memburuk

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 November 2020, 12:38 WIB
Presiden Joko Widodo menyebutkan kasus aktif meningkat dari 12,78% menjadi 13,41% dan tingkat kesembuhan menurun dari 84,03% menjadi...
ANTARA/Faldi/Mohamad Hamzah

Polisi Sebut Pelaku Teror Sigi Berjumlah 8 Orang

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 30 November 2020, 11:53 WIB
Satgas Tinombala disebut tengah mencari tahu keberadaan kelompok MIT tersebut. Termasuk memburu teduga delapan...
Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

Presiden Minta Kepastian Pelaksanaan Vaksinasi

👤Nur Azizah 🕔Senin 30 November 2020, 10:59 WIB
Presiden Joko Widodo meminta kepastian mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi. Meski dia pernah menyebut vaksinasi bakal digelar awal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya