Rabu 16 Oktober 2019, 15:38 WIB

Ketua MPR Pastikan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Ketua MPR Pastikan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Ketua MPR Bambang Soesatyo

 

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden. Bamsoet menjamin presiden tetap akan dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilu.

"Sebagai pimpinan MPR saya jamin bahwa amendemen tidak akan jadi bola liar. Karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amendemen itu," kata Bamsoet saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Bamsoet melanjutkan, konsentrasi MPR dalam melakukan amendemen UUD 1945 hanya terbatas pada penerapan GBHN. Penerapan GBHN dilakukan sebagai pokok pikiran negara tentang pembangunan dan ekonomi bangsa ke depan. Hal ini juga sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandatoris MPR. Tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR, dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR, cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandatir MPR terkahir pada tahun 2002," ujarnya.

Baca juga: Kesepakatan Awal Cegah Amendemen Kebablasan

Bamsoet menyampaikan Presiden Jokowi menyambut baik komitmen MPR mengenai amendemen terbatas revisi UUD 45. Presiden, lanjut Bamsoet, memiliki pandangan yang selaras dengan para pimpinan MPR. Presiden juga meminta MPR untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di publik terkait rencana amendemen terbatas UUD 45.

"Aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ditampung dan dikaji oleh MPR melalui badan pengkajian yang sudah kita bentuk dan diketuai oleh fraksi PDIP," paparnya.

MPR juga akan terus berkonsultasi dengan presiden selaku kepala negara dan pemerintahan terkait proses amendemen terbatas UUD 45.

"Karena beliau salah satu stakeholder dari pada bangsa ini yang harus didengar pendapatnya terkait dengan amendemen," ungkapnya.

Bamsoet menyebut MPR dan Presiden tak dalam posisi setuju atau menolak. Namun kedua unsur telah menyelaraskan pikiran terkait penyerapan aspirasi. Begitu pula soal masa jabatan presiden yang diisukan akan diperpanjang.

"Tidak ada pembahasan masa perpanjangan jabatan. Jadi cukup 5 tahun dan 2 periode," tegas Bamsoet.(OL-5)

Baca Juga

Dok MI

Penanganan Korona Butuh Tata Pemerintahan yang Baik

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Mei 2020, 22:53 WIB
"Tata kelola yang komperhensif membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Legislator Partai...
Antara

Terbukti Miliki Ekstasi, Dakwaan Lucinta Luna Ditambah

👤Antara 🕔Rabu 27 Mei 2020, 21:54 WIB
Lucinta Luna tidak mengakui kepemilikan dua butir ekstasi yang ditemukan di tong sampah...
kkpnews

Benih Lobster Senilai Rp6,73 Miliar Gagal Diselundupkan

👤Antara 🕔Rabu 27 Mei 2020, 21:49 WIB
Kelima pelaku penyelundupan sudah mulai beraksi sejak enam bulan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya