Mantan Direktur Utama Pertamina Ajukan Kasasi

DIREKTUR Utama PT Pertamina 2009-2014 Karen Galaila Agustia­­­wan mengajukan ka­­sa­­si ke Mahkamah Agung atas vo­­nis banding terhadap dirinya.

Ia tersangkat perkara tindak pidana korupsi dalam proses participating interes (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 yang menyebabkan ke­­rugian negara Rp568,066 miliar.

“Kami akan mengajukan ka­­sasi,” kata penasihat hukum Karen, Soesilo Aribowo, di Ja­­kar­ta, kemarin.

Karen pada 14 Juni 2019 divonis majelis hakim penga­dil­an Tipikor Jakarta dengan hu­kuman 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti melakukan korupsi.

Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menuntutnya 15 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp284 miliar. Atas putusan itu, JPU Kejaksaan Agung maupun Karen mengajukan banding.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan majelis hakim yang terdiri atas Ester Siregar selaku ketua, James Butar Butar dan Purnomo Rijadi pada 24 September 2019, menerima permintaan banding Karen sehingga tetap menjalani hukuman pidana selama 8 tahun ditambah membayar uang pengganti Rp284 mi­liar.

“Putusan banding itu me­­ne­ri­ma persyaratan formal ban­­dingnya, tapi substansinya tetap pada putusan Pengadilan Tipikor,” ujar Soesilo.

Tanpa analisis risiko

Dalam perkara itu, majelis hakim pengadilan Tipikor Ja­­karta menilai Karen dan ka­­wan-kawan telah memutus­kan untuk mela­kukan investasi participating interest di blok BMG Australia tanpa adanya due dilligence dan analisis ri­siko yang ditindaklanjuti dengan penandatangan sale purchase agreement (SPA) tanpa ada persetujuan bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Akibatnya, Karena dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu ROC Oil Compa­ny (ROC) Limited Australia dan merugikan keuangan negara Rp568,066 miliar.

Namun, ada satu hakim ad hoc yaitu Anwar yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

“Menyatakan terdakwa Ka­ren Galiala Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer dan dakwaan subsider,” kata Anwar.   

Terkait perkara tersebut, dua orang yang disebut melakukan korupsi bersama dengan Karen sudah divonis bersalah.

Keduanya yaitu Mana­ger Merger dan Akuisisi PT Pe­r­tamina 2008-2010 Bayu Kristanto divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun ditambah den­da Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Adapun mantan Direktur Ke­­uangan PT Pertamina Ferede­rick ST Siahaan divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Pada 12 Juni 2019, Kepala Pu­­sat Penerangan Hukum Kejaksa­an Agung Mukri menyatakan pi­haknya mengajukan banding ke pengadilan tinggi karena vonis pengadilan tingkat pertama yang menghukum terdakwa 8 tahun ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan, tanpa dija­tuhi hukuman pembayaran uang pengganti Rp284 miliar tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.   

“Untuk menghindari per­de­bat­an di kemudian hari terkait ke­sempatan dalam mengajukan kasasi, tim JPU melakukan upaya hukum banding,” ucap Mukri. (Iam/Ant/P-3)