Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BAGAIMANA komposisi parlemen saat ini?
Komposisi parpol parlemen saat ini didominasi oleh parpol pendukung pemerintah. Perbandingan koalisi versus oposisi sekitar 60% : 40%.
Walaupun sudah mendominasi, tampaknya koalisi masih merasa kurang pede (percaya diri).
Mereka misalnya masih membuka ruang bagi bergabungnya parpol oposisi seperti Gerindra. Komposisi koalisi yang dominan di parlemen sesungguhnya menjadi ancaman bagi eksistensi parlemen sebagai lembaga kontrol.
Parpol koalisi dan oposisi mendapat jatah di alat kelengkapan dewan (AKD). Bagaimana fungsi kontrol kepada pemerintah nantinya?
Pembagian kursi pimpinan AKD yang tidak membedakan antara koalisi dan oposisi, partai besar versus parpol kecil, merupakan upaya koalisi untuk ‘menjinakkan’ lawan politik di parlemen. Atau, ini upaya menyenangkan semua kekuatan parlemen hingga tidak ada yang perlu menjadi pihak oposisi terhadap pemerintah.
AKD dibagi proporsional, apakah untuk mendukung jalannya pemerintahan Jokowi-Amin?
Saya kira pembagian proporsional kursi pimpinan AKD memang dimaksudkan agar semua partai merasa menjadi bagian dari koalisi atau pendukung pemerintah.
Kursi yang diberikan pada partai yang secara proporsional mempunyai kursi jauh lebih sedikit sesungguhnya merupakan hadiah dari kebaikan parpol besar. Karena hadiah, maka seharusnya menganggap partai besar sebagai teman atau mitra yang mesti saling mendukung.
Jika Demokrat-Gerindra masuk pemerintahan, apakah cukup PKS dan PAN sebagai oposisi?
Sesungguhnya secara kuantitatif, oposisi yang hanya menyisakan PKS dan PAN tidak bisa signifikan memengaruhi keputusan akhir. Akan tetapi, jika bicara kualitas, PKS dan PAN mestinya tetap bisa menjadi oposisi yang kuat jika bisa membangun sinergi dengan rakyat. Mereka akan kuat jika menjadi corong perjuangan rakyat.
Realitasnya akan seperti apa?
Tampaknya dua partai ini pun akan sulit menjadi tulang punggung oposisi yang kuat ketika mereka dengan mudah berkompromi dengan koalisi untuk bisa mendapatkan jatah kursi kekuasaan di parlemen.
Apa persepsi publik tentang komposisi koalisi yang dominan?
Saya kira akan menganggap DPR tak punya kekuatan sebagai lembaga kontrol. DPR kehilangan roh sebagai lembaga kontrol ketika mereka memosisikan diri sebagai bagian dari pemerintah. DPR akan tumpul terhadap pemerintah, juga tumpul dalam menjadi corong perjuangan aspirasi rakyat. (Nur/P-2)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved