Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI masih terlalu dini, pertemuan Presiden Joko widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disinyalir juga mengandung pembahasan soal Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (11/10).
"Semua itu masih terlalu dini, tapi kemungkinan itu ada. Belum terlalu terang sekarang. Yang pasti partai-partai semua ingin bergabung karena ada kaitannya dengan konsolidasi menuju 2024," kata Djayadi saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (11/10).
Baca juga : Jokowi Ingin Amankan Parlemen dengan Ajak Gerindra dan Demokrat
Meski masih terlalu jauh untuk memprediksi kemungkinan Gerindra bergabung dengan PDIP di Pemilu 2024, Djayadi menilai kemungkinan tersebut bisa saja terjadi.
"Konstelasinya masih cair sekali. Tapi bisa saja ada kemungkinan Gerindra bergabung (dengan PDIP)," tandasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, hari ini (11/10). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengisyaratkan Partai Gerindra akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahannya di periode kedua. (OL-7)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved