Jumat 11 Oktober 2019, 21:13 WIB

Jokowi Ingin Amankan Parlemen dengan Ajak Gerindra dan Demokrat

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Jokowi Ingin Amankan Parlemen dengan Ajak Gerindra dan Demokrat

Dok.MI
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center Djayadi Hanan

 

DIREKTUR Eksekutif SMRC Djayadi Hanan menilai masuk akal jika Presiden terpilih Joko Widodo ingin menambah jumlah partai politik di periode kedua masa pemerintahannya.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi adanya pertemuan yang dilakukan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Masuk akal kalau Pak Jokowi ingin tambah jumlah partai. Kalau hanya menghitung jumlah kursi sudah 60%, tapi kalau lihat jumlah partai ini kan baru lima, sementara di DPR (ada) sembilan. Ini masih koalisi ramping dari sisi jumlah partai," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (11/10).

Sistem pengambilan keputusan di DPR, sambung Djayadi, tidak hanya dihitung dari jumlah kursi di parlemen, tetapi juga dihitung berdasarkan jumlah partai. "Dugaan saya Pak Jokowi ingin mengamankan dalam koalisinya itu kalau ada partai yang karena alasan tertentu, dalam perjalanan tertentu berbeda dengan pemerintah. Makanya, dia perlu menambah jumlah partainya," terangnya.

Baca juga: Jokowi Isyaratkan Rangkul Gerindra Masuk Koalisi

Jika pemerintahan Jokowi di periode keduanya hanya ada lima parpol di parlemen, kata dia, tidak ada jaminan kelima partai tersebut akan 100% bersama-sama Jokowi. Jika suatu waktu ada ketidakcocokan dalam kebijakan tertentu, lanjutnya, itu yang kemudian perlu diamankan oleh Jokowi.

Hanya saja, jika nantinya Demokrat dan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-Amin, menurut Djayadi, PKS dan PAN memang sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan. Ia menilai dua partai yang tidak masuk dalam pemerintahan sudah cukup untuk memberikan kekuatan sebagai oposisi. "Minimal ada dua partai di luar pemerintahan," ucapnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More