Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PT TASPEN (Persero) menyerahkan layanannya berupa Tabungan Hari Tua (THT) kepada anggota DPR dan DPD RI yang tidak akan menjabat lagi di periode 2019-2024.
Direktur Utama PT TASPEN Iqbal Latanro menyerahkan langsung dokumen pembayaran tersebut kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Senin (30/9) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Sebanyak 556 orang anggota DPR RI akan menerima THT dengan jumlah manfaat yang dibayarkan TASPEN sebesar Rp6,21 milyar. Sementara sebanyak 116 anggota DPD RI menerima jumlah manfaat sebesar Rp1,36 milyar.
Ditemui secara terpisah, Dirut PT Taspen Iqbal Lantaro menyebut bahwa ini merupakan program layanan proaktif dari PT Taspen. "Karena itu kalau orang berakhir masa jabatannya, kita memberi haknya. Itu terdiri dari dua, THT dan per bulan, kurang lebih 3 juta," ujarnya.
Uang itu, kata Iqbal, akan secara otomatis masuk ke rekening para anggota DPR dan DPD. "Semua anggota DPR itu peserta. (Jadi) otomatis. Sebenarnya duitnya sudah masuk," imbuhnya.
Penyerahan dokumen pembayaran DPR RI tersebut dilakukan pada saat acara perpisahan anggota Dewan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Sedangkan penyerahan untuk anggota DPD RI akan dilakukan pada saat Rapat Pleno terakhir anggota Dewan dengan kehadiran yang sama oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan.
Acara penyerahan dokumen pembayarannya sendiri sudah dimulai dari tanggal 23 September 2019 dan akan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2019. (OL-4)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved