Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PT TASPEN (Persero) menyerahkan layanannya berupa Tabungan Hari Tua (THT) kepada anggota DPR dan DPD RI yang tidak akan menjabat lagi di periode 2019-2024.
Direktur Utama PT TASPEN Iqbal Latanro menyerahkan langsung dokumen pembayaran tersebut kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Senin (30/9) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Sebanyak 556 orang anggota DPR RI akan menerima THT dengan jumlah manfaat yang dibayarkan TASPEN sebesar Rp6,21 milyar. Sementara sebanyak 116 anggota DPD RI menerima jumlah manfaat sebesar Rp1,36 milyar.
Ditemui secara terpisah, Dirut PT Taspen Iqbal Lantaro menyebut bahwa ini merupakan program layanan proaktif dari PT Taspen. "Karena itu kalau orang berakhir masa jabatannya, kita memberi haknya. Itu terdiri dari dua, THT dan per bulan, kurang lebih 3 juta," ujarnya.
Uang itu, kata Iqbal, akan secara otomatis masuk ke rekening para anggota DPR dan DPD. "Semua anggota DPR itu peserta. (Jadi) otomatis. Sebenarnya duitnya sudah masuk," imbuhnya.
Penyerahan dokumen pembayaran DPR RI tersebut dilakukan pada saat acara perpisahan anggota Dewan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Sedangkan penyerahan untuk anggota DPD RI akan dilakukan pada saat Rapat Pleno terakhir anggota Dewan dengan kehadiran yang sama oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan.
Acara penyerahan dokumen pembayarannya sendiri sudah dimulai dari tanggal 23 September 2019 dan akan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2019. (OL-4)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved