Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEBANYAK 200 pelajar setingkat SMA/SMK ditangkap kepolisian karena melempar batu kepada personel polisi di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta Selatan.
"Sekitar 200 orang siswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR kita amankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Rabu (25/9)
Dia menjelaskan, para pelajar itu digiring ke Polda Metro Jaya karena tidak mengantongi izin menggelar unjuk rasa. Polisi juga akan mendalami motif demonstrasi pelajar tersebut.
"Hari ini tidak ada surat pemberitahuan untuk demo. Jadi, kalau enggak ada kita amankan," sebutnya.
Baca juga: Pemprov DKI Tanggung Biaya 273 Korban Demo Mahasiswa
Argo tidak merincikan asal sekolah pelajar tersebut. Namun dari seragam sekolah, diduga mereka berasal dari luar Jakarta.
"Nanti setelah diperiksa ya, masih dalam proses," lanjutnya.
Dari pantauan Media Indonesia, ratusan pelajar itu telah berdatangan sejak siang hari. Kemudian tanpa dikomando, mereka melakukan aksi pelemparan terhadap personel polisi yang bersiaga di halaman Gedung DPR/MPR.
Akibatnya aksi pelajar itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membebaskan peraturan ganjil genap bagi kendaraan yang melintasi beberapa ruas jalan protokol Ibu Kota. (OL-8)
Menurut dia, PERADI SAI menilai keputusan ini sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi advokat dalam sistem peradilan pidana.
Menurutnya, sistem penegakan hukum terpadu seharusnya menjadi kesatuan rangkaian antarpenegak hukum untuk menanggulangi kejahatan.
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Pemerintah tak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya, penyampaian itu semestinya dilakukan dengan tertib tanpa adanya vandalisme.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved