Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) periode 2014-2016 Alfitra Salamm. Ia dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk tersangka asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.
Usai memenuhi panggilan KPK, Alfitra mengaku ditanyai sejumlah pertanyaan oleh penyidik. Menurutnya, penyidik KPK menanyakan perihal tugasnya sebagai pengguna kuasa anggaran kala menjabat Sesmenpora.
"Kasus (dugaan suap KONI) terjadi 2018 dan saya sudah tidak sebagai Sesmenpora lagi. Jadi, saya tidak ada kaitannya dengan pokok perkara," ucapnya di Gedung KPK, Senin (23/9) siang.
Alfitra datang ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan dimintai keterangan sekitar 1 jam. Ia menyatakan kasus yang menjerat Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum terjadi setelah dirinya tak lagi menjabat Sesmenpora.
Ia menjabat orang nomor dua di Kemenpora itu periode 2014-2016.
Baca juga : Kasus Dana Hibah KONI, KPK Panggil Mantan Sesmenpora
Dia mengaku tidak tahu menahu soal penyaluran bantuan pemerintah atau hibah Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018. Ketika ditanyai mengenai peran Imam Nahrawi dalam penggunaan anggaran di Kemenpora, ia enggan menjawab. Ia berjanji bakal membeberkannya di persidangan kelak.
"Nanti dilihat di pengadilan saja," singkatnya.
Nama Alfitra pernah muncul dalam persidangan yang menghadirkan keterangan mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy.
Hamidy mengatakan pernah mendengar keluh kesah Alfitra yang ketika menjabat Sesmenpora diminta menyediakan uang senilai Rp5 miliar oleh Menpora Imam Nahrawi.
Saat itu, kata Hamidy, Alfitra hendak meminjam uang kepadanya untuk memenuhi permintaan Imam. Hamidy menceritakan Alfitra sudah tidak kerasan lagi menjadi Sesmenpora karena merasa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Imam untuk menyiapkan uang dengan amcaman akan kehilangan jabatannya.
KPK menetapkan Miftahul Ulum sebagai tersangka pada pekan lalu. Ulum ditetapkan tersangka bersama Menpora Imam Nahrawi yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya.
KPK menduga Ulum sebagai perantara suap yang diterima Imam. Mantan menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu diduga menerima suap total sebesar Rp26,5 miliar secara bertahap sejak 2014 hingga 2018.
Uang yang diterima diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah KONI, penerimaan terkait jabatan Imam Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan sejumlah penerimaan lain dalam kaitan jabatannya sebagai Menpora. (OL-7)
Kemenpora mengambil sikap tegas terhadap oknum pelatih berinisial HB yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Erick Thohir memuji kepemimpinan Chef de Mission Reda Manthovani setelah Indonesia meraih 135 medali emas dan finis sebagai runner up ASEAN Para Games 2025.
Ketua Umum PB PII, Abdul Kohar Ruslan, menegaskan bahwa tantangan organisasi pelajar saat ini semakin dinamis, terutama dengan dominasi Generasi Z yang sangat lekat dengan dunia digital.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membuka seleksi terbuka untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
Peter secara terbuka menyoroti masalah mendasar yang menjadi pekerjaan rumah yaitu munculnya polarisasi di tenis meja setelah adanya Indonesia Pingpong League (IPL).
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memaparkan 28 agenda besar Kemenpora untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (27/1).
Rumah anggota DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menjadi salah satu lokasi yang digeledah penyidik. Dengan begitu, senator itu bakal dipanggil untuk mendalami kasus ini.
KPK menggeledah rumah anggota DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, beberapa waktu lalu. Selain itu, Kantor KONI Jatim juga digeledah penyidik.
Kejari Pekalongan, Jawa Tengah, membongkar dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pekalongan.
Untuk berprestasi dibutuhkan persiapan yang matang baik dari kemampuan pengurus cabang olahraga, kemampuan atlet, maupun dukungan dana yang memadai.
Selain pidana penjara, terdakwa Agus Suardi juga dituntut oleh JPU dengan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
KETUA KONI Sulsel, Yasir Machmud mengakui, jika ada keterbatasan dana, yang berdampak pada ketidaksiapan beberapa cabang olahraga pada pelaksanaan Porprov ke XVII tahun 2022.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved