Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
DIREKTUR Utama Perum Bulog Budi Waseso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu pihaknya dan Satgas Pangan menangani kejahatan yang dilakukan para mafia di dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pria yang akrab disapa Buwas itu menilai kecurangan yang dilakukan para oknum tersebut sudah sangat masif dan menimbulkan kerugian yang cukup besar.
"Saya mohon untuk bisa bekerja sama dengan KPK karena ini nilainya besar. Di UU KPK, kasus dengan nilai Rp1 miliar ke atas harus ditangani. Maka itu kami dorong KPK masuk," ujar Buwas di kantornya, Jakarta, Jumat (20/9).
Ia mengatakan, saat ini, Satgas Pangan tengah melakukan proses penyidikan untuk membuktikan kejahatan oleh oknum-oknum penyalur beras BPNT yang merugikan perseroan dan masyarakat penerima manfaat.
Bulog telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait modus kejahatan yang dilakukan. Buwas mengaku telah mendapati karung-karung kemasan beras milik Bulog yang diperjualbelikan secara ilegal.
"Karung-karung itu kemudian diisi beras yang bukan milik Bulog. Diisi beras yang jelek. Jadi memfitnah Bulog. Orang jadi berpikiran beras Bulog jelek," tanbahnya.
Ia menduga ada oknum yang sengaja menjalankan modus penjualan karung beras Bulog sekaligus pengoplosan untuk mengelabui masyarakat penerima bantuan. Tujuannya agar mereka tidak menggunakan beras yang diproduksi perseroan. Bahkan, menurut hasil pemantauan di lapangan, ada 32 kasus yang tersebar di berbagai daerah yang menggunakan modus tersebut.
baca juga: KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Imam Jauh Sebelum Revisi UU KPK
Adapun, kerugian yang ditimbulkan akibat praktik penipuan itu bisa mencapai Rp30 ribu per keluarga atau seperempat dari besaran bantuan BPNT yang mencapai Rp110 ribu per keluarga penerima manfaat per bulan. Kendati demikian, Buwas masih enggan menyebut di daerah mana saja modus tersebut dioperasikan dan berapa banyak keluarga yang menjadi korban kegiatan itu.
"Ini kan proyek besar. Ada uang yang besar. Jadi mainnya tidak hanya di Jawa, tapi beberapa pulau, di beberapa wilayah. Ada banyak tapi nanti saja saya bukanya. Kalau sekarang bocor, nanti mereka berhenti. Nanti bersama Satgas Pangan kita buktikan," tegasnya. (OL-3)
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved