Laode Tuding Menkumham Bohong Soal Rencana Pertemuan KPK dan DPR

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly bohong soal akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.    

"Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Laode melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (18/9).    

Laode juga mengatakan Yasonna pun berbohong telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham pada Kamis, (12/9).    

"Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau ber-Tuhan, jadi sebaiknya jujur saja," tambah Syarif.   

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Tepercaya Disiapkan

Yasonna sebelumnya menyatakan ia sudah berdiskusi dengan Agus Rahardjo dan Laode M Syarif dan membantah KPK tidak pernah dilibatkan dalam revisi UU tersebut.    

"Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM (Daftar Isian Masalah) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR. Tapi, Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami," tegas Laode.    

Laode juga mengakusudah meminta Yasonna untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum Pemerintah mengambil sikap akhir karena detail DIM yang dibahas tidak pernah dibahas bersama KPK.    

"Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menitan tersebut, Pak Laoly juga mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup," ungkap Laode.    

Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa (17/9).    

Sejumlah perubahan kedudukan KPK dalam revisi UU tersebut adalah: (1) Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, (2) Seluruh Pegawai KPK adalah ASN, (3) Penyadapan dan Penggeledahan Harus Seizin Dewan Pengawas, (4) Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden, (5) KPK berwenang melakukan penghentian Penyidikan dan Penuntutan. (OL-2)