BJ Habibie Bapak Kemerdekaan Pers

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) menganuge-rahi Presiden ke-3 RI BJ Habibie penghargaan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia. Ini merupakan penghargaan tertinggi dari PWI kepada Habibie sebagai tokoh masyarakat yang telah menghormati kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, juga memberikan kemerdekaan pers.

Penghargaan tersebut dibe-rikan PWI kepada putra sulung BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, di kediaman mendiang Presiden ke-3 RI itu di Jakarta, kemarin.

"Kami merasa ada sesuatu yang harus diberikan kepada Bapak (Habibie) karena kami sadar betul bahwa kebebasan pers itu juga didapatkan di era Habibie. Bahkan Undang-Undang Pers tanggal 23 September, dia (Habibie) tanda tangani. Saya kira dari situlah euforia pers muncul," ujar Ke-tua Umum PWI Atal S Depari.

Atal berharap perjuangan Habibie memerdekakan pers dapat tetap terjaga melalui penghargaan tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang menuturkan kebebasan yang dimiliki pers saat ini berkat jasa Habibie sehingga pers dapat bebas melakukan kontrol dan membuat Indonesia menjadi lebih beradab.

"Penghargaan ini sebuah apresiasi seluruh wartawan di PWI terhadap jasa-jasa yang diberikan oleh Habibie. Kita bisa menikmati keadaan sekarang ini itu karena Pak Habibie," imbuhnya.

Putra BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang telah dibe-rikan PWI kepada mendiang ayahnya. Ilham mengungkapkan sejak dulu sang ayah selalu menerangkan alasan dirinya memberikan kebebasan pers yang begitu cepat, yakni demi menciptakan fondasi negara yang beradab dan berdemokrasi.

"Bapak memang melihat situasi dan merasa kita memerlukan kemerdekaan pers yang menyeluruh sehingga dalam waktu yang singkat Bapak sudah membebaskan itu," tuturnya.

Semasa hidup Habibie memandang kehadiran pers dibutuhkan sebagai penyeimbang dan pembanding demi kemajuan negara.

"Untuk Bapak bisa menjadi presiden yang efektif dan efisien dalam waktu singkat diperlukan informasi yang disediakan pemerintah sendiri, negara, juga perlu ada yang cross check, itu ialah pers."

Ilham menambahkan bahwa hoaks dan sejenisnya menjadi tantangan seiring kian popu-lernya penggunaan media sosial di masyarakat.

"Kalau kita menerapkan prinsip yang sama (dengan pers), akhirnya sebetulnya kembali kepada pembaca," ujarnya,

Menurut dia, masyarakat sebagai konsumen atau pembaca harus lebih jeli dalam mengurasi, mencerna, dan memahami setiap informasi yang didapatkan dari medsos.

Pelarangan medsos akan menjadi langkah yang kontraproduktif mengingat pemerintah dan masyarakat juga perlu masukan atau informasi dari berbagai sumber di era keterbukaan informasi seperti sekarang.

"Kalau kita melarang orang menyatakan pendapat, saya kira itu juga tidak memaksimalkan informasi berkualitas." (Aiw/P-1)