Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Alexander Marwata mengakui keberadaan dewan pengawas dapat membuat kinerja komisi antirasywah menjadi lebih baik. Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui seusai disahkan sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 oleh DPR melalui rapat paripurna.
"Tadi saya juga diskusi sebentar sebetulnya dewan pengawas itu kan dimaksudkan agar dalam bekerja KPK lebih proper. Diawasi," ungkap Alex, Senin (16/9).
Baca juga: Wadah Pegawah KPK tidak Boleh Berkomentar ke Publik
Alex menyebut, semua lembaga di pemerintahan memiliki lembaga pengawas yang mengawasi kinerja lembaga tersebut. Dirinya memberi contoh seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan dewan pengawas BPJS, kepolisian dengan Komisi Kepolisian, dan kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan.
"Tapi harus kita lihat fungsi dewan pengawas itu apa. Apakah dia sebagai atasan pimpinan," ujarnya.
Namun, ia menegaskan, tidak setuju bila KPK diwajibkan meminta izin dari dewan pengawas jika ingin penyadapan. Menurutnya, pimpinan KPK memiliki kewenangan yang independen untuk melakukan proses penyadapan hingga penyelidikan dalam menangani kasus korupsi.
"Setiap melakukan penyadapan dan penggeledahan harus izin itu malah ribet. Tapi kalau dewan pengawas ingin melihat memastikan apakah penyadapan dan penggeledahan itu sudah proper maka itu lebih tepat. Silahkan saja dilakukan pengawasan mungkin bisa melihat penyadapan secara berkala selama 3 bulan sekali," ungkapnya. (OL-8)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Dari 108 pejabat dalam Kabinet yang terdiri 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wakil Menteri, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri, baru 10 pejabat yang berkonsultasi kepada KPK.
JPU memiliki hak penuh untuk mengatur strategi di persidangan demi kebutuhan pembuktian kasus Abdul Gani.
KETERPURUKAN citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian tak tertolong. Rentetan problematika terus silih berganti.
Ia menegaskan, tes wawasan kebangsaan merupakan keputusan kolegial pimpinan KPK yang turut dihadiri dewas.
Tjahjo menyebut wajar saja ada kalangan yang setuju dan tidak setuju terkait tes wawasan kebangsaan itu.
Febri Diansyah menjabat Juru Bicara KPK sejak 2016 hingga 2019. Saat pergantian kepemimpinan KPK pada akhir tahun lalu, Febri tak lagi menjabat juru bicara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved