Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan pihaknya terus berupaya bisa bertemu Presiden Joko Widodo untuk membicarakan nasib KPK sehubungan dengan revisi UU KPK.
Namun, ia belum bisa memastikan kapan pertemuan itu akan terjadi.
Agus mengatakan, sebelumnya, sudah ada sinyal dari Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menerima pimpinan komisi antirasuah itu namun batal.
"Sempat ada undangan tadi malam. Tapi mungkin karena kesibukan Presiden, undangan itu ditunda dulu," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9).
Agus berharap bisa secepatnya bertemu Presiden untuk mengetahui draf revisi UU KPK dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sedang dibahas antara DPR dan pemerintah.
Baca juga: KPK Tegaskan Tetap Jalankan Tugas
Ia menambahkan, KPK juga telah mengirim surat kepada DPR untuk meminta hal yang sama.
"Mudah-mudahan kami masih mempunyai kesempatan untuk ikut berbicara di dalam menentukan UU itu. Kami tahunya (draf revisi UU) dari media," tutur Agus.
KPK tetap beroperasi dan menjalankan tugas seperti biasa. Penyerahan mandat kepada Presiden Jokowi yang diumumkan akhir pekan lalu tidak berarti lembaga antirasuah itu berhenti beroperasi (shutdown).
Pimpinan KPK, Senin (16/9) pagi, melantik dua pejabat baru. Keduanya ialah Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa dan Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyanto.
Pelantikan dipimpin Agus yang didampingi tiga komisioner lainnya yakni Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, dan Laode M Syarif. (OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved