Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan

BAGAIMANA partai melihat keterwakilan perempuan di legislatif?

Keterwakilan perempuan memang penting untuk melahirkan kebijakan legislasi yang memiliki sensitivitas gender. Keterwakilan perempuan juga tidak cukup sebatas banyaknya persentase dari kuota kursi di parlemen. Namun, perempuan perlu mengisi jabatan-jabatan strategis di parlemen, baik itu pimpinan utama maupun pada AKD (alat kelengkapan dewan) di komisi-komisi.

Posisi partai saat ini dalam memenuhi kuota minimal 30% di DPR?

Untuk Pemilihan Legislatif 2019 ini, Partai Golkar telah berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan. Calon legislatif perempuan yang lolos ke Senayan bertambah dari 18% pada DPR RI periode 2014-2019 menjadi 22% untuk periode 2019-2024.

Ini tentu merupakan hal yang patut untuk diapresiasi. Ke depan tentu kami berharap akan terus mengalami kenaikan hingga 30% sebagaimana amanat undang-undang.

Mengapa target kuota 30% belum tercapai?

Banyak hal yang perlu dijadikan instrospeksi dan evaluasi. Soal evaluasi, KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) sedang mengevaluasi capaian keterwakilan tersebut.

Pandangannya terkait wacana menaikkan keterwakilan perempuan hingga 50%?

Kita sebaiknya konsentrasi dulu memenuhi yang 30% karena tidak mudah memenuhinya. Namun, (Partai Golkar) tetap optimistis 30% akan tercapai.

Apakah kader-kader perempuan yang lolos ke Senayan periode mendatang bakal menjabat posisi penting?

Untuk posisi perempuan dalam alat kelengkapan dewan tentu akan menjadi perhatian Partai Golkar. Saat ini saja, ada dua kader perempuan Partai Golkar yang menjadi pimpinan di komisi-komisi. Anggota DPR perempuan dari Golkar saat ini duduk di pimpinan Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan dan ada juga di Komisi X yang membidangi pendidikan.

Untuk periode berikutnya akan ditambah porsi perempuan dalam alat kelengkapan dewan?

Pasti. kami akan memperhatikan keterwakilan perempuan. Soal posisi kader perempuan akan ditempatkan di mana tentu ada mekanisme internal yang akan ditentukan Ketua Umum Partai Golkar. (Dhk/P-2)