TP4 Bisa Jadi Jalan keluar

APABILA membicarakan sejarah Republik ini, belum ada satu pun koruptor yang dihukum mati. Maksimal hanya dituntut mati, seperti Dicky Iskandar Dinata (mantan Dirut PT Brocollin International dalam kasus pembobolan Bank BNI yang divonis 20 tahun penjara), sedangkan hukuman seumur hidup jumlahnya ada belasan.

Berbicara penyelesaian korupsi sebaiknya tidak hanya menyoal penegakan dan penindakan, tetapi perlu pula memasukkan aspek pencegahan. Akan menjadi stimulus apabila aspek penindakan berjalan dan kemudian bisa menutup celah atau titik korupsi yang ditemukan itu dengan aspek pencegahan.

Pada aspek pencegahan sebenarnya sudah ada instrumen, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terkait proyek dan sebagainya, Pemda dan BUMN juga perlu menerapkan pencegahan korupsi. Perlu ada keseimbangan di proses penindakan, pengawasan, dan pencegahan.

Kalau pencegahan dibangun, langkah itu akan menghindari proses penegakan hukum. Intinya saling sinergi. Tidak hanya bicara berapa orang yang ditangkap, tapi bagaimana mencegah orang-orang agar terhindar dari praktik korupsi.

Menarik pula jika bicara TP4. Apalagi muncul kerisauan dari BUMN dan pemda akan dipanggil penegak hukum sehingga mereka memilih TP4 sebagai jalan keluar.

Langkah itu tentu memiliki korelasi karena penegakan hukum akan menurun ketika pelaksanaan proyek dikawal kejaksaan. Namun, yang terjadi bahwa ada hal-hal yang negatif, seperti oknum TP4 yang diduga bermain-main. (Gol/P-4)