TP4 Beri Dukungan Penegakan Hukum

ANGKASA Pura I merupakan BUMN yang apa pun kegiatannya akan berusaha untuk mementingkan kepentingan negara dan rakyat, seperti bagaimana membantu pemerintah membangun infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negeri ini memiliki karakteristik kepulauan. Dengan demikian, membangun koneksitas sangat diperlukan, terutama via udara dari satu pulau ke pulau lain. Koneksitas itu tentu saja memiliki peran yang sangat strategis. Harapannya setiap aktivitas AP I bisa memberikan manfaat yang positif bagi negara dan masyarakat.

Sebagai pelaku bisnis, Angkasa Pura I bertugas melaksanakan eksekusi terhadap proses pembangunan. Diharapkan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara aman dan nyaman. Pengawalan oleh TP4 terus terang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Banyak pihak merasakan manfaat yang digagas tim tersebut.

TP4 memberikan dukungan dan solusi dalam hal penegakan hukum secara baik. Kerja sama dengan TP4 terbukti menghadirkan proses paradigma yang cukup luar biasa karena mulai perencanaan hingga seluruh tahapan dikawal dengan baik, termasuk konsultasi jika ditemukan masalah di lapangan. Secara riil, TP4 mengeluarkan legal opinion/pendapat hukum, legal advice berupa review semua perjanjian, adendum, saran-saran, rekomendasi-rekomendasi, dan melaksanakan pengawasan site visit terhadap kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Sebagai contoh, dari target pengerjaan 24 bulan, Bandara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kulon Progo itu bisa rampung hanya dalam 17 bulan. TP4 membantu kami dalam banyak hal administrasi. Ketika ada masalah legal, kami langsung berkonsultasi untuk mencari solusi dan mereka selalu bisa memberikan masukan yang baik. Bahkan, pembangunan bandara ini disebut-sebut sebagai pembangunan tercepat yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

Pengawalan terhadap seluruh tahapan kegiatan itu sangat membantu. Secara proaktif TP4 juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kualitas proyek AP 1, apakah sesuai dengan kontrak atau tidak. Sayangnya tidak semua BUMN melakukan pola-pola yang sangat membantu pelaksanaan kegiatan, seperti yang dilakukan AP I.

Dulu, selama 5 tahun sebelum 2017 rata-rata investasi yang dilakukan AP I hanya sekitar Rp3,6 triliun per tahun untuk pengembangan bandara dan sebagainya. Namun, setelah adanya proses pengawalan, meningkat cukup signifikan hingga Rp12 triliun di 2018 dan di 2019 mencapai Rp17,5 triliun.

Harapan dari pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur juga bisa terealisasi dengan lebih cepat. Pembangunan bandara sangat signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bentuk-bentuk pengawalan dan inovasi yang dilakukan TP4 masih sangat diperlukan oleh pelaku usaha. (Gol/Iam/P-4)