Proyek Milik Pemda Kini makin Terukur

KEPUTUSAN Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menggandeng Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerahnya membuahkan hasil.

Dalam setahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berjarak 450 km dari Kota Makassar itu meningkat signifikan. Pada 2017, ekonomi Luwu Utara tumbuh 7,6% dan di 2018 menjadi 8,4%.

Indah menyampaikan capaian positif kerja sama Pemkab Luwu Utara dan TP4D pada Forum Diskusi Media Group bertajuk Penegakan Hukum Bukanlah Industri, di Gedung Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (12/9).

"Dengan pendampingan ini, progres pembangunan di Luwu Utara semakin terukur. Mudah-mudahan apa yang dikerjasamakan lembaga negara bisa dimaksimalkan," kata Indah.

Indah mencontohkan pembangunan Bendung Baliase di Kecamatan Masamba yang mendapat pendampingan TP4D. Bendungan yang mampu mengairi persawahan sekitar 20 ribu hektare itu diperkirakan rampung antara 2019 dan 2020. Kini, pembangunan proyek yang menelan dana Rp1,03 triliun itu sudah mencapai 96%.

Apabila proyek bendung itu rampung, terang Indah, produksi padi diperkirakan menghasilkan Rp1,7 triliun per tahun dengan asumsi 1 hektare menghasilkan Rp75 juta per tahun.

"Pembebasan lahan yang direncanakan sejak 1977 bukan main sulitnya. Lambat dan akhirnya kita berkumpul untuk mencari solusi. Pemda sangat butuh pengawalan, baik oleh TP4D maupun Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dengan KPK," lanjut Indah.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, menambahkan keterlibatan TP4 dalam proyek infrastruktur telah mengubah iklim investasi di Indonesia.

"Target waktu pengerjaan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo sebelumnya 24 bulan, tetapi rampung dalam 17 bulan berkat kerja sama dengan TP4. Proses pembangunan yang tuntas Desember nanti sudah memberikan dampak signifikan, yakni pertumbuhan ekonomi," ungkap Faik.

Kulon Progo termasuk kabupaten dengan tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu 3,7%. Setelah ada proyek bandara internasional di sana, angka pengangguran menurun menjadi 1,4%.

Faik melanjutkan, sebelum 2017 rata-rata nilai investasi pengembangan bandara yang dikerjakan PT AP I hanya sekitar Rp3,6 triliun per tahun. Namun, dengan adanya pengawalan TP4, investasi menjadi Rp12 triliun pada 2018 dan Rp17,5 triliun di 2019.

PT AP I selaku BUMN yang mengelola 14 bandara, menurut Faik, sempat mengalami kendala terkait kapasitas penumpang di 10 bandara. Akan tetapi, persoalan itu terbantu dengan hadirnya TP4. Dengan adanya pengawasan maka pengambilan keputusan oleh manajemen dapat dilaksanakan tanpa keraguan.

"Sebelumnya 10 bandara itu mengalami over capacity. Jadi, pertumbuhan yang ada di luar kemampuan kami dalam menyediakan kapasitas. Padahal salah satu syarat mendorong ekonomi ialah koneksitas yang baik," jelas Faik.

Anggota Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengaku TP4 merupakan grand design penegakan hukum yang berorientasi pada tercapainya pembangunan nasional.

"Hukum itu harus memberikan kemanfaatan. Pelaksanaannya pun tidak lepas dari kontrol sosial masyarakat," tandas Barita. (Iam/X-3)